Cermati Dampak Kebijakan

PEMERINTAH daerah diminta menghitung secara cermat setiap dampak yang mungkin timbul dari kebijakan-kebijakan yang diambil dalam upaya penanganan bencana pandemi covid-19.

Permintaan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas melalui video conference, Selasa (24/3).

Bukan dari sisi kesehatan dan keselamatan semata, menurut Presiden, kebijakan juga harus mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi yang akan mengikuti.

Jika pemerintah daerah membuat regulasi, misalnya meliburkan sekolah dan menutup kantor dan pusat perekonomian seperti pasar, harus ada kajian mendalam untuk mendukung kebijakan tersebut.

Pasalnya, langkah itu dipastikan bakal memengaruhi hajat hidup masyarakat luas. Misalnya, akan ada banyak orang yang tidak bekerja. Tukang ojek, pengayuh becak, pedagang asongan, dan sopir angkot merupakan pihak-pihak yang akan terkena imbas dan meng alami kesulitan.

”Jadi, jangan tutup-tutup saja. Kebijakan yang dibuat harus dibarengi jaring pengaman sosial,” ujar Presiden.

Sebelumnya, pemerintah pusat memutuskan untuk menambah alokasi anggaran kartu sembako menjadi Rp4,5 triliun. Sebanyak 15,2 juta kelompok penerima manfaat akan mendapat tambahan uang dalam bentuk tunjangan di kartu sembako sebesar Rp50 ribu. Total tunjangan yang diterima pun naik dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu per kelompok. Kenaikan berlaku enam bulan, terhitung mulai Maret.

Tutup wilayah

Sejumlah pemerintah daerah dilaporkan terus menerapkan berbagai kebijakan untuk meredam penyebaran covid-19. Pemprov DKI Jakarta, misalnya, meliburkan sekolah dan memberlakukan sistem kerja dari rumah sejak Senin (23/3). Jalan-jalan di Ibu Kota pun terlihat lengang.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), NTT, memutuskan untuk menutup wilayah dari jalur darat, udara, dan laut. Keputusan disampaikan melalui surat Wakil Bupati Mabar Maria Geong kepada Menteri Perhubung an. Dalam surat tertanggal Rabu, 25 Maret 2020 itu dinyatakan penutupan berlangsung sembilan hari, mulai Kamis (26/3) pukul 01.00 Wita hingga 3 April 2019.

Menurut Geong, ia sudah mendapat izin Bupati Mabar Agustinus Ch Dula untuk meneken surat itu. Hingga tadi malam, Pemkab Mabar menyatakan belum mendapatkan jawaban dari Kementerian Perhubungan.

Pemprov Papua Selasa (24/3) sore juga menutup seluruh bandara, pelabuhan dan pos lintas batas darat. Hal ini diputuskan dalam pertemuan bersama yang dilakukan Gubernur Lukas Enembe bersama seluruh walikota dan bupati di Gedung Negara Dok IV, Jayapura.

Pemprov Sumatra Barat pun mengusulkan kepada PT. Angkasa Pura II untuk menutup Bandara Internasional Minangkabau. Akan tetapi, manajemen AP II menunggu kepastian dari Kemenhub.

Dirjen Perhubungan Udara Ke menhub, Novie Riyanto mengatakan pihaknya dapat memahami keinginan pemda menutup bandara.

“Tetapi itu merupakan kewe nang an Kementerian Perhubung an. Penutupan bandara harus terlebih dahulu disampaikan untuk dilakukan evaluasi,” kata Novie.

Jumlah pasien korona pun dilaporkan terus bertambah. Kemarin, ada 105 kasus baru, sehingga total pasien korona di Indonesia mencapai 790 orang dengan 31 orang dinyatakan sembuh, 58 orang meninggal. (Gss/Ths/HI/JL/LD/X-6)