Jangan Mengadu Kepala Daerah Unggul

PARTAI politik (parpol) merupakan wadah yang bertugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Parpol juga tempat publik belajar berdemokrasi dan tempat yang menjadi persemaian calon pemimpin masa depan.

Namun, fakta selama ini menunjukkan hampir semua parpol yang ada di negeri ini belum berperan sebagaimana seharusnya.

Parpol cenderung pragmatis dan gemar menempuh langkah instan untuk mencapai tujuan politik.

Dalam hal pemilihan kepala daerah, misalnya, parpol terkesan tidak punya strategi jangka panjang dalam hal kaderisasi calon kepala daerah.

Padahal, mereka tahu institusi yang berwenang untuk mengajukan calon ialah partai politik.

Dalam menghadapi pemilihan kepala daerah, terutama di provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki persaingan ketat karena terdapat calon-calon yang punya popularitas mumpuni, parpol biasanya kurang percaya diri.

Mereka kerap mencari calon dari luar dan mengabaikan kader yang berasal dari internal parpol.

Sikap itu sering memicu konflik sehingga tak jarang ada kader yang terpaksa menyeberang ke parpol lain agar bisa mendapatkan tiket sebagai calon kepala daerah.

Biasanya, menjelang pilkada, elite parpol sibuk menjaring tokoh-tokoh populer, seperti kalangan selebritas, untuk menjadi calon.

Bahkan, ada juga yang 'membajak' kepala daerah berprestasi untuk diadu dengan calon kuat dari partai tertentu atau dengan calon petahana yang masih punya elektabilitas tinggi.

Parpol memang ingin bersikap realistis dalam pilkada.

Apalagi, mereka sadar calon dari kalangan internal sudah kalah sebelum bertanding. Keputusan mengambil calon dari luar dilakukan hanya untuk satu tujuan, yakni meraih kemenangan dalam pilkada.

Namun, di sisi lain, mereka lupa bahwa menarik calon dari luar berarti gagal dalam mempersiapkan calon pemimpin.

Contoh yang paling nyata saat ini ialah munculnya beragam wacana pengusungan calon dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun depan.

Gubernur saat ini, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok, berdasarkan berbagai survei, masih mempunyai elektabilitas tinggi untuk kembali memimpin Jakarta di periode kedua.

Sejumlah parpol pun sadar tidak mudah untuk melawan Ahok dalam pilkada kelak.

Mereka mencari calon yang sama baiknya dengan Ahok sehingga muncul wacana untuk 'membajak' kepala daerah yang sudah terbukti berprestasi, seperti Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Jakarta memang membutuhkan pemimpin yang memiliki kelebihan seperti Ahok.

Namun, 'membajak' kepala daerah berprestasi untuk dibawa ke Jakarta guna bersaing dengan petahana yang juga berprestasi bukanlah pilihan benar.

Tindakan semacam itu justru lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaat yang akan didapat.

Bila calon 'bajakan' dari daerah lain itu meraih kemenangan di Jakarta, itu mungkin banyak memberikan manfaat bagi parpol.

Namun, rakyat, terutama di daerah yang ditinggalkan kepala daerah berprestasi yang dibajak, akan kehilangan banyak hal.

Selain itu, 'pembajakan' kepala daerah juga akan berdampak pada kepala daerah itu.

Dia yang sebelumnya dinilai baik dan berprestasi akan dicap tidak bertanggung jawab karena meninggalkan daerahnya demi kekuasaan baru di daerah yang lain.

Mencari dan mengusung calon dalam pilkada ialah domain parpol.

Namun, parpol tidak boleh mengambil langkah yang berlawanan dengan kehendak masyarakat karena basis dan kekuatan utama partai politik ialah rakyat.

Rakyat berharap agar parpol lebih banyak melahirkan pemimpin dan calon pemimpin berprestasi yang mampu menjalankan roda pembangunan menuju kesejahteraan rakyat.

Parpol harus punya komitmen untuk memperbanyak pemimpin berprestasi dari pusat hingga daerah.

Untuk itu, pemimpin yang sudah terbukti unggul jangan diadu dengan pemimpin unggul di daerah yang lain.

Langkah itu sama seperti petani yang membakar ladangnya menjelang panen. (Adhi Muhammad Daryono/P-3)