Masa Reses DPR Diminta tidak Perlu ke Dapil

PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengapresiasi keputusan DPR untuk memperpanjang masa reses yang semestinya berakhir pada 23 Maret. Keputusan itu sebagai langkah untuk ikut mencegah penyebaran wabah korona di Tanah Air.

“Saya kira untuk merespons situasi sekarang, khususnya berkaitan dengan wabah korona yang terus meluas, keputusan DPR menunda pembukaan masa sidang III merupakan keputusan yang tepat,” ujar Lucius di Jakarta, kemarin.

Terkait dengan perpanjangan masa reses tersebut, Lucius berpendapat sebaiknya tidak ada dulu kegiatan reses seperti kunjungan ke dapil.

“Karena kalau anggota DPR harus mengadakan pertemuan dengan konstituen, peluang mengumpulkan lebih dari satu orang di satu tempat bisa terjadi. Dan ini tidak diharapkan oleh misi social distancing,” ujarnya.

Dia berpendapat, mestinya DPR tak perlu lagi dianjurkan untuk menggelar kegiatan reses, tetapi fokus pada pekerjaan mereka. Bila masih reses, ada potensi anggota dewan mengadakan pertemuan atau perjalanan ke dapil.

“Mereka bisa saja ditugaskan partai atau fraksi untuk menyiapkan RUU atau menyusun DIM fraksi terkait RUU Cipta Kerja, misalnya. Koordinasi antaranggota bisa menggunakan platform media sosial seperti Whatsapp grup,” ujar Lucius.

Sebelumnya, DPR memutuskan untuk menunda pembukaan masa sidang yang dijadwalkan pada 23 Maret menjadi hingga 29 Maret 2020. “Saat ini DPR akan fokus membantu pemerintah dalam penanganan virus korona. Termasuk dampak sosial dan ekonomi,” ujar Ketua DPR Puan Maharani.

Dijelaskannya, selama masa reses anggota DPR dapat melakukan kunjungan pribadi ke daerah pemilihan (dapil) selama dua kali setelah mendapat persetujuan dari pimpinan fraksi dan pimpinan DPR RI. (Pro/P-3)