Posisi Suryadharma di PPP Digantikan Emron Pangkapi

POSISI Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali (SDA), digantikan sementara oleh Emron Pangkapi lantaran Suryadharma saat ini tengah menjalani hukuman penjara atas kasus korupsi kouta haji di Kementerian Agama.

Wakil Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung, Suharso Monoarfa menuturkan keputusan itu diambil setelah para pengurus DPP PPP berkonsultasi dengan Mahkamah Partai.

"Setelah rapat pleno pimpinan Harian DPP, salah satu Wakil Ketua Umum ditunjuk untuk melaksanakan tugas Ketua Umum, yaitu Emron Pangkapi," ujarnya ketika dihubungi, Sabtu (20/2).

Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM, kepengurusan PPP saat ini kembali ke hasil Muktamar Bandung 2009 dengan formasi SDA sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dijabat oleh Romahurmuziy. Keputusan itu sekaligus menyudahi konflik dualisme kepengurusan PPP. Dengan demikian partai berlambang ka'bah itu dapat segera melangsungkan muktamar islah yang rencananya digelar pada April mendatang.

Secara terpisah, Emron menyampaikan bahwa dirinya telah berkoordinasi meminta persetujuan Suryadharma.

"Sebagai Waketum yang menjalankan tugas sebagai Ketua Umum, saya sudah bertemu dengan Ketum PPP pak Suryadharma Ali, di tempat penahanannnya di Lembaga Permasyarakatan Guntur, hari Kamis (18/2)," ungkap dia.

Menurut penuturan Emron, Suryadharma mempunyai niat yang sama yakni menyudahi konflik internal PPP. Adapun pesan yang dititipkan, Muktamar harus mengakomodasi serta merangkul semua kubu yang pernah bertikai.

"Beliau berpesan kepada saya untuk menjalin pertemuan dengan yang semua berseberangan dalam rangka tercapai ishlah," tambah Emron.

Keputusan penyelenggaraan Muktamar juga telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Syariah KH. Maemun Zubair atau mbah Moen. Beliau, sambung Emron, meminta keputusan muktamar dirembukan bersama.

"Di akhir Februari, insya Allah, PPP akan menggelarkan Mukernas untuk menetapkan jadwal Muktamar, menetapkan peserta Muktamar dan membahas rancangan keputusan Muktamar," tukas dia.

Kepengurusan PPP terbelah berawal dari saling pecat antara Sekjen PPP Romahurmuziy dengan Suryadharma Ali. Pada 2014, Romahurmuziy menggelar muktamar di Surabaya, sedangkan Suryadharma menginisiasi penyelenggaraan Muktamar Jakarta yang menghasilkan kepengurusan dengan Ketua Umum Djan Faridz dan Sekjen Ahmad Dimyati Natakusumah. Tapi pasca keputusan Menteri Hukum dan HAM, legalitas kepengurusan PPP dikembalikan ke posisi Suryadharma selaku ketua umum bersama Romahurmuziy sebagai Sekjen.

Menanggapi muktamar islah, Dimyati bersikeras bahwa Muktamar Jakarta yang sah. Ia beralasan konflik PPP sudah menempuh upaya hukum. Karena itu, pihaknya berniat menggugat keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Di sisi lain, Romahurmuziy menuturkan Djan Faridz dan Dimyati tidak pernah masuk sebagai pengurus ataupun formatur pada kepengurusan PPP hasil Muktamar Bandung 2009. (OL-1)