Pemerintah Diminta Siapkan Paket Kebijakan Lintas Sektoral

PEMERINTAH harusnya menyiapkan paket kebijakan bersifat sektoral guna menghadapi dampak tekanan ekonomi dari wabah virus korona.

Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Martin Manurung, hingga saat ini kebijakan yang dikeluarkan baru berasal dari masing-masing yang terbatas pada sektornya sendiri sehingga tidak memberikan kejelasan di tengah ketidakpastian dampak virus korona pada perekenomian Indonesia.

"MenPAN-RB dan Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan surat edaran berisi kebijakan menyangkut bidang tugasnya masing-masing. Kebijakan Menaker 17 Maret 2020, misalnya, hanya mencakup soal ketenagakerjaan tanpa ada skema insentif bagi dunia usaha agar mereka mampu menjalankan kebijakan kerja dari rumah. Skema insentif itu wewenang Menteri Keuangan, sehingga sebaiknya Menteri Keuangan dan Menteri Ketenagakerjaan bersama-sama membuat Paket Kebijakan," kata Martin, di Jakarta, Rabu (18/3).

Lebih lanjut, Ketua DPP Partai NasDem itu mengatakan, berbagai negara seperti Singapura, Selandia Baru, dan Amerika Serikat sudah mulai mengeluarkan paket kebijakan.

Singapura misalnya memberikan insentif bagi pekerja kesehatan dan pelayanan dasar yang harus tetap bekerja. Begitu jgua penangguhan pajak bagi pelaku usaha pariwisata, dan bantuan langsung tunai bagi keluarga yang tidak mampu dan memiliki anak di bawah usia 21 tahun.

"Paket kebijakan yang interdep atau lintas sektoral akan memberikan kejelasan bagi publik, khususnya dunia usaha dan pekerja, sehingga kebijakan kerja dari rumah bisa dijalankan dan mengurangi ketidakpastian akibat dampak covid-19 saat ini," pungkas Martin. (OL-2)