Komisi VIII BNPB Harus Bentuk Satgas Covid-19 di Daerah

ANGGOTA Komisi VIII DPR, Ace Hasan mengatakan bahwa secara regulasi, masalah pendemik virus Corona ini merupakan bagian dari bencana non-alam. Tim reaksi cepat Covid-19 di bawah kendali Kepala BNPB tentu memiliki landasan hukum yang sangat kuat.

Namun, hal itu harus diimbangi dengan kerja cepat dari tim tersebut agar pembentukan tim tidak sia-sia. Kepala BNPB harus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Mulai dari Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit, Pemerintah Daerah dan perangkat kesehatan daerah, serta berbagai pihak untuk konsisten dengan protokol penanganan Covid-19 yang telah dikeluarkan pemerintah RI.

"BNPB harus segera bertindak cepat dengan membentuk Satgas penanganan Covid-19 di daerah-daerah agar dapat mengendalikan persebaran secara menyeluruh" ujar Ace, ketika dihubungi, Sabtu, (14/3).

Satgas ini diharapkan sudah dapat mengidentifikasi berbagai titik atau tempat yang berpotensi dan telah terpapar virus Covid-19. Dengan demikian masyakarat dapat diarahkan untuk menghindari daerah-daerah tersebut.

"Jika diperlukan melakukan lockdown di daerah itu agar dapat diatasi dengan cepat dan tidak menularkan ke daerah lain," ujar Ace.

Tim reaksi cepat BNPB juga harus bertindak cepat dan tanggap dalam mensosilisasikan kepada masyarakat tentang pencegahan dalam menangkal virus Corona ini. Pemahaman yang utuh dan kompreshensif untuk penanggulangan bencana persebaran virus harus diberikan.

"Satgas harus mempersiapkan sumber daya medis dan sarana kesehatan seperti RS dan tenaga medis di daerah yang siap untuk memberikan pelayanan medis yang memadai dan berstandar internasional sebagaimana yang disarankan WHO. Ketersediaan tenaga medis dan RS yang disertai standar penanganan internasional ini harus tersedia di daerah yang berpotensi terpapar virus korona," ujar Ace. (OL-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siswantini Suryandari