Golkar, Komitmen Munas Bersih Jangan Hanya Pencitraan

MENJELANG pemilihan ketua umum pada Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, berhembus isu politik uang.

Isu itu dilontarkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Sumatra Utara Nurdin Halid. Nurdin menyebut indikasi politik uang dilakukan calon ketum untuk merebut suara daerah. Pengurus DPD tingkat II Sulawesi Utara dijanjikan 10.000 dollar Singapura.

Maraknya politik uang dalam pemilihan bukan lagi menjadi sebatas isu. Ketua Departemen Bidang Hukum dan HAM DPP Golkar Agun Gunanjar menganggap hal semacam itu tidak hanya terjadi di tubuh partai politik dan organisasi lainnya. Menurut Agun, sejumlah hal dapat dilakukan untuk meminimalisasi politik uang dalam munas, yang rencananya digelar pada April mendatang.

"Mekanisme pencalonan dapat trasnparan dan demokratis tanpa menggunakan surat dukungan. Lalu pemilik suara dapat memilih lebih dari satu nama secara langsung dan tertutup di bilik suara, pada hari pelaksanaan pemilihan," katanya di Jakarta, Jumat (19/2).

Selain mekanisme dukungan yang transparan, calon Ketua Umum Golkar sebaiknya mengikuti debat dalam forum yang melibatkan pengamat atau pakar.

Dugaan indikasi politik uang sebelum pemilihan ketua umum Golkar diamini oleh Ketua DPD Tingkat I Sulawesi Tenggara Ridwan Bae. Ridwan mengaku hal itu sempat dibahas dalam pertemuan antarketua pengurus DPP pada Kamis (18/2) lalu.

Menurutnya sosialisasi dan dekalarsi calon ketua umum menjelang pemilihan untuk menghimpun dukungan tidak masalah, asalkan tanpa adanya saweran uang untuk pengurus DPD.

"Kita sempat mendengar itu (laporan janji pemberian uang). Pada rapat malam itu juga dibahas, jangan membisakan sosialisasi calon ketum ke daerah pendekatannya dengan uang, melainkan dengan program. Sebab kalau pakai uang dianggap jual beli suara," katanya ketika dikonfrimasi secara terpisah.

Sebagai salah satu ketua DPD sekaligus pemilik hak suara dalam Munas mendatang, Bae mengaku belum ada satu pun calon ketua umum yang bergerilya atau mendekatinya.

"Belum ada, belum ada yang menawarkan," kelakarnya.

Untuk maju sebagai calon ketua umum, berdasarkan anggaran dasar dan rumah tangga partai politik (AD/ART) Golkar, para calon harus memperoleh dukungan minimal 30% suara dari DPD I, DPD tingkat II dan sayap ormas Partai Golkar.

Pada Munas sebelumnya dukungan itu dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis. Pada munas mendatang, muncul usulan mekanisme tersebut dihilangkan sebab disinyalir rawan jual beli suara.

Menjelang munas terdapat beberapa calon ketua umum yang menyatakan mencalonkan diri, di antaranya Ketua DPR Ade Komarudin, Aziz Syamsuddin, Ketua Fraksi PG di DPR Setya Novanto, Airlangga Hertarto, Syahrul Yasin Limpo, dan Sekretaris Jenderal PG Idrus Mahram.

Secara terpisah, Wakil Ketua Bendahara Umum Partai Golkar sekaligus tim pemenangan salah satu calon ketua umum Bambang Soesatyo menyampaikan indikasi pemberian uang sebagaimana diutarakan Nurdin Halid masih dicek kebenarannya.

"Kita lagi cek kebenarannya," ucap dia.

Pria yang juga merupakan bagian tim pemenangan Ade Komarudin itu, mendorong DPP membuat sebuah mekanisme atau aturan bila ada calon yang terbukti membagi-bagikan uang selain transport dan akomodasi. Bentuk aturannya, DPP dapat membuat suatu kebijakan. "Harus ada," tukasnya.(OL-4)