PPP Ingin Penyelesaian ala Golkar

KETUA Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH Maimun Zubair atau akrab disapa Mbah Moen menyambangi Istana Merdeka.

Ia ingin bersilaturahim dengan Presiden Joko Widodo sekaligus bertukar pikiran mengenai kisruh internal antara kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy yang tidak kunjung usai.

Mbah Moen meminta saran pemerintah sebagai jalan keluar.

"Muktamar atau tidak mana yang maslahatnya baik. Baiknya sih tidak, karena tidak perlu ada biaya," ujarnya seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (12/2).

Pihaknya berharap pemerintah campur tangan dalam menyelesaikan konflik di tubuh PPP.

Pasalnya, proses hukum terbukti tak mampu menyelesaikan sengketa di partai Kabah.

"Ya, kan ini udah masuk ke pengadilan. Tidak bisa partai selesaikan sendiri. Harus ada campur tangan pemerintah," pintanya.

Selain membicarakan pertikaian dalam tubuh PPP, Mbah Moen juga membicarakan manuver kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam dengan membuat kegaduhan, bahkan tak jarang melalui aksi teror.

Mbah Moen mengaku menitipkan amanah kepada pemerintah untuk menjaga dan meluruskan Islam agar sejalan dengan tujuan bangsa

"Saya menitipkan supaya Islam itu tidak dipisahkan dengan kepentingan-kepentingan bangsa. Itu yang seperti radikal dan lain-lain yang gaduh, mengacaukan negara, itu semua tidak dibenarkan," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, politikus PPP Arwani Thomafi yang mendampingi Mbah Moen menyampaikan bahwa yang terpenting ialah kedua kubu bisa duduk bersama untuk membahas persatuan partai.

"Beliau menyampaikan bahwa yang terpenting dan ditunggu-tunggu oleh kader di bawah itu bagaimana bisa duduk bersama. Bagaimana kedua belah pihak bersatu kembali untuk membesarkan partai. Itu yang tadi Mbah Moen sampaikan ke Pak Presiden," paparnya.

Ditemui terpisah pada acara pelantikan gubernur dan wakil gubernur di Istana Merdeka, Sekjen DPP PPP hasil Muktamar Bandung Romahurmuziy (Romi) mengatakan memang ada kewenangan pemerintah untuk mendamaikan persoalan yang terjadi di parpol.

"Pemerintah dapat menggunakan kewenangannya karena pada kasus Golkar sudah diselesaikan dengan dikembalikan ke kepengurusan hasil Munas Riau. PPP juga akan demikian. PPP dan Golkar kan relatif sama," jelas Romi.

Kisruh ormas

Kisruh di tubuh Partai Golkar mereda. Namun, kini muncul persoalan kepengurusan di organisasi sayapnya, Kosgoro 1957.

Terjadi perpecahan antara Ketua Umum Kosgoro 1957 Agung Laksono dan Aziz Syamsuddin.

Aziz terpilih sebagai ketua umum dalam musyawarah bersama luar biasa (mubeslub) di Bali pada Januari lalu, sedangkan Agung merupakan Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 yang masa jabatannya baru berakhir 2018.

Agung berencana menggelar pelantikan PPK Kosgoro 1957 di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Barat, kemarin.

Namun, rencana itu ditolak oleh Ketua DPP Golkar Bidang Kepemudaan Yorrys Raweyai.

"Kantor Golkar harus steril dari konflik," tandas Yorrys. (Ind/P-3)