Presiden Minta Setop Mark Up

PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan Kementerian Pertahanan agar menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. Untuk itu, Presiden secara khusus meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk berhati-hati dalam menggunakan anggaran Rp127 triliun yang dialokasikan ke kementerian itu.

"Hati-hati penggunaan (anggaran) ini. Harus efisien, bersih, tidak boleh ada mark up-mark up lagi, dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita," tegas Jokowi dalam Rapat Pimpinan Kemenhan 2020 di Kantor Kemenhan, Jakarta, kemarin.

Jokowi membeberkan anggaran Kemenhan yang terus meningkat sejak 2016 hingga 2020. Anggaran besar yang dikelola itu bisa digunakan untuk mendukung industri pertahanan dalam negeri. Ia meyakini Prabowo mampu mengelola dan menggunakannya tepat sasaran.

"Saya yakin Pak Menhan kalau urusan anggaran detail, berkali-kali dengan saya hafal di luar kepala. Aman urusan Rp127 triliun ini," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Dalam kesempatan itu Presiden juga mengungkapkan industri alat utama sistem persenjataan (alutsista) nasional kian menggeliat. Namun, pemerintah menginginkan sektor itu semakin maju sehingga penjajakan dengan negara pembuat senjata seperti Prancis akan lebih serius.

"Kerja sama industri pertahanan dengan Prancis belum diputuskan. Nanti minggu depan baru kita bicarakan mengenai kerja sama apa saja ke depan," jelasnya.

Menurutnya, kerja sama industri pertahanan sudah digagas Menhan dengan sejumlah negara, termasuk Prancis.

Pemerintah, imbuh Jokowi, tengah menimbang negara industri pertahanan mana yang akan jadi kolega utama. Pilihannya sejauh ini masih beragam, mulai Korea Selatan hingga negara-negara Eropa Timur. "Segera akan diputuskan dan minggu depan kita akan rapat terbatas dengan Pak Menhan di Surabaya."

Menhan Prabowo mengatakan dasar strategi pertahanan Indonesia ke depan akan mengusung peran serta masyarakat atau disebut pertahanan semesta. Hal itu perlu dibarengi dengan modernisasi alutsista.

"Tema rapim kali ini ialah pertahanan semesta yang kuat, menjamin kelangsungan NKRI. Tema ini mengajak kita untuk turut serta membangun sistem pertahanan yang kuat dengan memanfaatkan sumber daya nasional, baik SDA maupun SDM," jelasnya.

Kesejahteraan prajurit

Lebih lanjut, Presiden meminta Kemenhan meningkatkan kesejahteraan prajurit dan pensiunan TNI. Kemenhan perlu membuat rencana strategis untuk peningkatan kesejahteraan itu.

"Saya minta supaya renstra untuk kesejahteraan prajurit baik perumahan, kesehatan, tunjangan kinerja. Saya sangat mengapresiasi prajurit kita yang bertugas di lokasi-lokasi tersulit," ucap Jokowi.

Selain itu, Presiden juga menyinggung rencana penaikan usia pensiun prajurit TNI di level bintara dan tamtama dengan merevisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam UU tersebut, usia pensiun paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama.

"Kita akan revisi antara lain yang berkaitan dengan urusan pensiun bagi bintara dan tamtama yang selama ini pensiun 53 tahun menjadi 58 tahun." (Cah/P-3)