Golkar Larang Gelar Musda

PARTAI Golkar bakal menerbitkan surat edaran ke seluruh jajaran dewan pimpinan daerah (DPD) untuk memulihkan keanggotaan pengurus berdasarkan Munas Riau.

Pasalnya, masih ada DPD tingkat I yang dipimpin pelaksana tugas (plt) yang tidak memiliki hak suara di musyawarah nasional (munas).

DPD pun diminta tidak menyelenggarakan musyawarah daerah sebelum munas demi menghindari konflik lebih jauh.

"Minggu ini sudah keluar surat edarannya," kata Bambang Soesatyo, eks Bendahara Umum Partai Golkar versi Munas Bali, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/2).
Soal kepastian tanggal keluarnya, Bambang mengaku belum mengetahui lebih lanjut.

Surat itu jadi kewenangan Ketua DPP Partai Golkar Bidang Organisasi dan Daerah hasil Munas Riau, Mahyudin.

Menurut Bambang, di beberapa daerah, plt ketua DPD tingkat I yang memimpin.

Mereka merupakan sisa-sisa dualisme kepengurusan yang memicu aksi pecat-memecat.

Ada pula yang menjadi pelaksana tugas karena ketua sebelumnya wafat atau terkena kasus pidana.

"Plt ini enggak memiliki hak suara (di munas). Ada sekitar 6-8 DPD tingkat I dipimpin plt. Kalau yang tadinya ada pecat-memecat, ya kembalikan posisinya. Kita tidak ingin seperti Munas Bali yang dituding tidak demokratis dan penuh rekayasa," tegas Bambang.

Anggota Komisi III DPR itu juga meminta pengembalian posisi dan rekonsiliasi daerah akibat dualisme kepengurusan DPP diselesaikan secara kekeluargaan.

Tentunya, inisiator rekonsiliasi ialah kubu kepengurusan terkait.

"Akhir Maret atau awal April kan munasnya. Masih ada waktu agar persoalan plt daerah. Kalau enggak, ribut lagi (di munas)," cetus Bambang.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar munas turut merumuskan model konvensi calon presiden yang diusung Golkar untuk kepentingan Pemilu Presiden 2019.

"Model konvensi pada pemilihan capres, yang secara orisinal ialah milik Golkar, harus ditetapkan menjadi model baku dalam AD/ART melalui munas," ujar Doli, di Jakarta, kemarin.

Ia menyampaikan penetapan model konvensi capres itu harus diikuti dengan penempatan Golkar sebagai partai inklusif, terbuka, dan aspiratif.

Pulihkan citra

Doli yang juga inisiator Generasi Muda Partai Golkar itu mengingatkan saat ini Golkar memiliki kepentingan untuk memulihkan citra di mata rakyat.

Penyelesaian konflik dan penyatuan kembali melalui munas yang mungkin diselenggarakan April atau Mei 2016 menjadi momentum untuk menumbuhkan harapan baru kepada masyarakat.

"Harapan baru itu bisa didapat tergantung apakah Golkar bisa memperoleh legitimasi politik baru di mata publik atau tidak," kata Doli.

Untuk memperoleh legitimasi baru, menurut Doli, munas kali ini menjadi tolok ukur.

Untuk itu, munas harus menghasilkan konsensus baru yang lahir atas semangat rekonsiliasi.

"Harus terbangun kebersamaan kembali yang didasari oleh kebesaran jiwa dan kejujuran semua pihak yang bertikai selama ini. Tidak ada lagi kubu-kubuan," tegas Doli.

Ia menekankan orientasi kompromi-kompromi politik dalam persiapan munas ialah untuk mempertahankan keutuhan partai. (Ant/P-1)