Presiden tidak Intervensi KPK

DI tengah keraguan pub­lik terhadap kinerja dan independensi KPK dalam pemberantasan korupsi, Presiden Joko Widodo mengakui komisi antirasuah masih tetap menunjukkan tajinya.

Presiden mengemukakan hal itu kepada awak media di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

“OTT yang dilakukan KPK merupakan bukti KPK lebih kuat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK hasil revisi. KPK melakukan OTT ke Bupati (Sidoarjo Saiful Ilah) dan KPU meskipun komisioner dan dewan pengawasnya masih baru,” kata Jokowi.

Meskipun demikian, lanjut Presiden, masih banyak aturan yang harus dibuat dan diperbarui untuk semakin memperkuat KPK.

“Saya tidak mau berkomentar banyak, nanti dianggap mengintervensi,” ujar Kepala Negara.

Saat ini Jokowi baru menerbitkan Perpres Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas KPK. Perpres yang mengatur organisasi dan perpres mengenai perubahan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara segera terbit dalam waktu dekat.

Ketika awak media memperta­nyakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menjadi salah seorang anggota tim hukum PDI Perjuangan. “Tanyakan kepada Pak Yasonna Laoly karena ia juga pengu­rus partai.”

KPK sebelumnya menetapkan eks komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka dugaan menerima suap terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024. Selain itu, KPK juga menetapkan tiga lainnya sebagai tersangka, yakni Agustiani Tio Fridelina, Harun Masiku, dan Saeful.

Penyidik KPK menyita uang suap sebesar Rp400 juta dari Agustiani selaku orang kepercayaan Wahyu. Uang itu diduga berasal dari Harun untuk memuluskan proses PAW anggota DPR periode 2019-2024.

Tidak bertemu

Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan penyidik sampai kini masih berupaya mencari dan menangkap Harun Masiku yang diduga melarikan diri ke luar negeri.

“Tadi (kemarin) saya sudah tanda tangani surat permintaan bantuan pencarian ke penegak hukum. Ada yang kabur ke luar negeri pasti balik. Koruptor berbeda dengan pelaku pembunuhan yang siap tidur di hutan. Berbeda juga dengan pelaku teror. Kalau koruptor, berapa uang yang dia bawa pasti kembali ke Indonesia,” ungkap Firli di Gedung KPK.

Sementara itu, anggota Dewan Pengawas KPK Syamsudin Haris membantah pihaknya bertemu peng­urus PDIP dan tim kuasa hukum dari partai benteng itu.

“Jangan bikin rumor, tidak ada pertemuan karena dewan pengawas menolak bertemu siapa pun terkait perkara,” kata Syamsudin.

Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Kamis (16/1), mengaku tim hukum PDIP menyerahkan penga­­­duan tertulis dalam map. “Dewas menerima. Semua aduan diproses.” (Dam/Zuq/X-3)