NEWSTICKER

KPK Akan Minta Bantuan Interpol Cari Harun Masiku

Abdillah Muhammad Marzuqi

13/1/2020 21:33

KPK Akan Minta Bantuan Interpol Cari Harun Masiku — Pimpinan KPK Nurul Ghufron(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

WAKIL Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan bahwa KPK akan segera berkoordinasi dengan Polri untuk meminta bantuan National Central Bureau (NCB) Interpol untuk menemukan politikus PDIP Harun Masiku yang masih berada di luar negeri.

"Iya, kami akan segera berkoordinasi dengan Polri untuk meminta bantuan NCB Interpol," kata Ghufron (13/1).

Menurutnya untuk menemukan Harun tidak sulit. Mengingat statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Saya kira untuk penjahat koruptor tidak akan sulit ditemukan," sambungnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka kasus dugaan suap yang melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan terkait dugaan penerimaan suap penetapan anggota DPR terpilih 2019-2020.(OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain

Berita Lainnya

Menakar Arah Revisi UU Pemilu
02/3/2026 05:00
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Bonatua Silalahi Terima Ijazah tanpa Sensor Milik Jokowi, Selanjutnya Apa?
10/2/2026 21:26
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Revisi UU Pemilu Mulai Dibahas, Mardani Ali Ingatkan Ancaman Oligarki Politik
20/1/2026 16:32
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Pembahasan Revisi UU Pemilu, Anggota Komisi II DPR RI Soroti Lemahnya Integritas Penyelenggara Jadi Ancaman Demokrasi
20/1/2026 16:21
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU Siap Buka Salinan Ijazah Jokowi
19/1/2026 15:50
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Biaya Pilkada Mahal Bukan Salah Sistem, Ini Biang Keroknya
16/1/2026 20:55
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KPK Dalami Dugaan Kasus THR di Cilacap Sebelum Panggil Forkopimda dan Kapolresta
18/3/2026 11:25
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
KPK Sita Uang Rp1 Miliar terkait Korupsi Bupati Rejang Lebong
16/3/2026 12:18
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
Mengapa Kepala Daerah Rentan Terkena OTT?
16/3/2026 04:22
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Perihal OTT KPK di Cilacap, Gubernur Ahmad Luthfi: Sudah Saya Ingatkan Berulang Kali
15/3/2026 10:04
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Pasca-OTT KPK, Hendri Praja Resmi Jabat Plt Bupati Rejang Lebong
14/3/2026 15:47
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Bupati Cilacap Kena OTT, Pakar: Biaya Politik Mahal Picu Korupsi Pasca-Pilkada
14/3/2026 11:17
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.