NEWSTICKER

KPK Akan Minta Bantuan Interpol Cari Harun Masiku

Abdillah Muhammad Marzuqi

13/1/2020 21:33

KPK Akan Minta Bantuan Interpol Cari Harun Masiku — Pimpinan KPK Nurul Ghufron(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

WAKIL Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan bahwa KPK akan segera berkoordinasi dengan Polri untuk meminta bantuan National Central Bureau (NCB) Interpol untuk menemukan politikus PDIP Harun Masiku yang masih berada di luar negeri.

"Iya, kami akan segera berkoordinasi dengan Polri untuk meminta bantuan NCB Interpol," kata Ghufron (13/1).

Menurutnya untuk menemukan Harun tidak sulit. Mengingat statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Saya kira untuk penjahat koruptor tidak akan sulit ditemukan," sambungnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka kasus dugaan suap yang melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan terkait dugaan penerimaan suap penetapan anggota DPR terpilih 2019-2020.(OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain

Berita Lainnya

Revisi UU Pemilu Mulai Dibahas, Mardani Ali Ingatkan Ancaman Oligarki Politik
20/1/2026 16:32
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Pembahasan Revisi UU Pemilu, Anggota Komisi II DPR RI Soroti Lemahnya Integritas Penyelenggara Jadi Ancaman Demokrasi
20/1/2026 16:21
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU Siap Buka Salinan Ijazah Jokowi
19/1/2026 15:50
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Biaya Pilkada Mahal Bukan Salah Sistem, Ini Biang Keroknya
16/1/2026 20:55
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Ijazah Jokowi Jadi Informasi Publik, KPU Punya Waktu 14 Hari untuk Banding
14/1/2026 18:46
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Ijazah Jokowi Jadi Informasi Publik, KPU Diperintakan Serahkan Salinan Ijazah Jokowi
14/1/2026 17:53
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Kronologi OTT Ketua PN Depok: Transaksi Rp850 Juta di Emeralda Golf
07/2/2026 10:54
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK Tahan Ketua PN Depok
07/2/2026 09:45
I Wayan Eka ditahan dalam kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di PN Depok.
Respons Istana Soal Wakil Ketua PN Depok Terjaring OTT KPK
06/2/2026 16:17
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan kenaikan gaji hakim tidak serta-merta menghapus seluruh praktik korupsi di lingkungan peradilan, menyusul OTT KPK wakil ketua PN Depok.
Sehari setelah OTT KPK Wakil Ketua PN, Gerbang Pengadilan Ditutup Rapat
06/2/2026 16:12
SUASANA di Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok Jumat (6/1/2026), tampak sepi satu hari pasca OTT KPK terhadap Wakil Ketua PN Depok Bambang S
OTT KPK di Depok: Wakil Ketua PN Ditangkap, Uang Ratusan Juta Disita
06/2/2026 06:40
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Depok, Jawa Barat, pada Kamis (5/2) malam.
'Wakil Tuhan' di Depok Diduga Terima Suap, Sudah Diringkus KPK
06/2/2026 00:39
Ketika ditanya detail kasus tersebut, Fitroh mengatakan OTT keenam pada 2026 itu mengenai dugaan suap perkara.