Minggu 12 Januari 2020, 06:20 WIB

KPK Pastikan Periksa Hasto sebagai Saksi Penyuapan

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
KPK Pastikan Periksa Hasto sebagai Saksi Penyuapan

MI/ROMMY PUJIANTO
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mulai menujukkan tajinya. Lembaga antirasuah itu menjadwalkan pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai saksi kasus suap yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, memastikan pihaknya akan memanggil pihak-pihak yang mengetahui kasus suap yang melibatkan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan kader PDI Perjuangan Harun Masiku. Salah satu di antara mereka ialah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

“Penyidik ke depan akan memanggil bebera­pa saksi untuk mengklarifikasi bukti-bukti dokumen, bukti-bukti surat yang berhubung­an dengan perkara ini,” ujar Ali kepada wartawan, Sabtu (11/1).

Sebagaimana diketahui, DPP PDIP mengirimkan tiga surat terkait permohonan permintaan Harun Masiku sebagai pengganti antarwaktu (PAW) untuk Nazarudin Kiemas. Di tiga surat itu, terdapat bubuhan tanda ta­ngan Hasto Kristiyanto.

Tim penyidik KPK akan segera menyusun rencana penyidikan untuk melengkapi berkas perkara kasus suap tersebut. Surat-surat yang dikirimkan PDIP kepada KPU tentu menjadi sangat penting untuk ditelusuri lebih jauh

“Dari dokumen itu, KPK pasti akan mengklarifikasi kepada semua pihak yang tahu sebagai saksi. Mereka ialah yang mengetahui dan mengalami sendiri,” ucap dia.

KPK juga meminta calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku segera menyerahkan diri. Harun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan PAW anggota DPR periode 2019-2024. “Sampai hari ini KPK masih terus mencari tersangka Harun. KPK meminta yang bersangkutan segera menyerahkan diri,” ujar Ali.

Sebelumnya Hasto menilai ada pihak yang ingin dirinya masuk ke pusaran kasus suap PAW anggota DPR yang ditangani KPK.

Hasto juga meluruskan kabar ruangannya digeledah KPK. “Ada petugas KPK datang ke Kantor DPP PDIP. Namun, karena tidak dibekali surat pendukung, petugas KPK tidak menyegel ruangan,” ujarnya. (Pra/I-1)

Baca Juga

DOK DPR RI

Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM Produksi Masker Non-Medis

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 04 April 2020, 13:12 WIB
Menurut Aria Bima dengan adanya wabah ini, usaha kecil sudah sangat kesulitan mendulang profit sehingga membutuhkan stimulus dari...
SETPRES/RUSMAN

RS Galang Bersiap Hadapi Serbuan TKI

👤Cah/P-2 🕔Sabtu 04 April 2020, 07:25 WIB
Rumah sakit tersebut akan mempersiapkan diri menghadapi kepulangan 20 ribu tenaga kerja Indonesia dari Malaysia dan mulai beroperasi...
 Medcom.id

Omnibus Law dan RKUHP tidak Mendesak

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Sabtu 04 April 2020, 07:15 WIB
Pelaksanaan fungsi legislasi DPR bisa dilakukan dengan memastikan penyusunan naskah akademik dan naskah draf...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya