Omnibus Law Kelautan Solusi Pengamanan Perairan

PEMERINTAH berencana menyederhanakan puluhan regulasi terkait penanganan keamanan laut yang selama ini terkesan tumpang tindih. Omnibus law tentang kelautan merupakan solusi untuk menjawab persoalan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengaku ada 24 UU dan dua Peraturan Pemerintah (PP) yang diduga tumpang tindih. Sejumlah regulasi itu dapat menghambat upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan pengamanan laut.

"Ketika dibuat undang-undang itu filosofinya benar semuanya, bagus. Tapi sekarang butuh sinergitas. Sehingga kita berpikir mau membuat omnibus tentang kelautan, entah nanti cukup di PP," kata Mahfud usai memimpin rapat koordinasi bersama sejumlah pejabat eselon satu kementerian/lembaga terkait tugas pokok, fungsi, dan kewenangan pengamanan di laut, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (7/1).

Ia menambahkan, dalam praktik penanganan kelautan yang didasarkan pada kewenangan masing-masing UU justru kerap menimbulkan masalah. Contohnya, penanganan hukum di satu tempat sudah selesai, namun pada saat bersamaan ada institusi lain yang merasa berwenang dan akhirnya melepaskannya.

"Itu, kan beberapa kali terjadi. Masing masing merasa punya tugas dan tidak salah secara filosofi. Tapi secara operasional menimbulkan masalah dan kita akan tangani masalah kelautan sekaligus mengatur masalah keamanannya, masalah pertahanannya, masalah kekayaan lautnya, dan sebagainya."

Rapat itu diakuinya merujuk instruksi presiden kepada Menko Polhukam dan Menko Maritim yang kembali disampaikan dalam rapat kabinet pada awal Desember 2019, sebelum munculnya insiden pelanggaran zona ekonomi eksklusif (ZEE) oleh Tiongkok di perairan Natuna.

"Semua sedang dibahas nanti mengerucut ke mana. Insya Allah dalam tahun 2020 sudah clear, lah ya karena presiden sudah menginstruksikan itu sejak 2,5 tahun lalu." tandasnya. (OL-8)