Kepanitiaan Muktamar PPP Islah akan Melibatkan Kedua Kubu

KETUA Umum PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy menegaskan jika kepanitiaan pada Muktamar islah yang akan diselenggarakan pada April mendatang juga mengakomodasi PPP kubu Jakarta yang dipimpin Djan Faridz.

Keputusan tersebut merupakan hasil Silatnas yang digelar 5-7 Februari lalu sesuai tindak lanjut putusan Mahkamah Partai pada 11 Januari 2016.

“Kepanitiaan harus melibatkan kedua pihak. Dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berbeda pendapat namun sama-sama berada dalam kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VII Bandung,” ujar Romy kepada Media Indonesia di Jakarta, Selasa (9/2).

Romy kembali menegaskan Muktamar islah merupakan jalan keluar agar PPP tidak berkubang pada konflik berkepanjangan. Hal itu setelah kepengurusan PPP Muktamar Surabaya telah dicabut Menkumham dan PPP Muktamar Jakarta tidak disahkan Menkumham karena tidak memenuhi ketentuan.

“Padahal harus segera ada pengganti DPP PPP Bandung yang masa baktinya hanya sampai Juli 2016,” tukasnya.

Romy pun mengaku akan berkomunikasi secara pribadi dengan Djan Faridz untuk menindaklanjuti rencana Muktamar tersebut seusai Djan selesai menjalani perawatan di luar negeri.

Dilain sisi, Sekjen PPP hasil Muktamar Jakarta, Dimyati Natakusumah, bersikukuh menolak adanya Muktamar islah karena hal itu melanggar putusan Mahkamah Agung yang memenangkan kubunya. Ia pun percaya Presiden Jokowi tidak akan menghadiri muktamar tersebut karena tidak mempunyai dasar hukum. Baginya jika putusan MA tidak ditindaklanjuti, maka sama saja dengan menghina pengadilan (contempt of court).

“Saya tidak yakin Presiden akan menadatangi muktamar tersebut, Presiden tidak akan gegabah,” tukasnya.

Ia pun menampik ajakan Romy yang akan mengakomodir kepengurusan PPP kubu Jakarta dalam kepanitiaan Muktamar islah. Menurut Dimyati, pihak yang berhak menentukan untuk mengakomodir adalah PPP Muktamar Jakarta karena telah dimenangkan oleh MA. Secara prinsip, Dimyati tidak menolak konsep Muktamar islah untuk mempersatukan kader partai berlambang Ka’bah itu, namun ia meminta Menkumham untuk lebih dulu mengesahkan PPP Muktamar Jakarta untuk kemudian menyelenggarakan Muktamar islah.

“Sahkan dulu PPP Muktamar Jakarta, lalu kita mengakomodir kubu Romy dan setelah itu kalau mau Muktamar islah tidak apa-apa dipercepat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Syamsudin Haris memprediksi legitimasi dan dukungan politik terhadap PPP kubu Djan Faridz akan melemah seiring sinyal Presiden telah merestui Muktamar islah tersebut.

“Jika Presiden hadir dalam Muktanar islah PPP dan kubu Djan tidak mau ikut mungkin kubu Djan akan tersingkir dari panggung politik,” kata Syamsudin.

Menurutnya, dukungan PPP kubu Djan kepada pemerintah tidak berarti apa-apa jika pemerintah lebih mengakui PPP yang mempunyai niat untuk melakukan islah ketimbang memperpanjang konflik.

“Dukungan kepada pemerintahan tidak punya makna apapun bila pemerintah kelak mengakui PPP hasil muktamar islah,” tutup Syamsudin. (OL-4).