Golkar Memanas Jelang Munas

SETIDAKNYA ada tiga hal krusial yang bisa menghambat upaya pengakhiran konflik partai berlambang beringin itu melalui penyelenggaraan musyawarah nasional rekonsiliasi. Pertama, masih ada gerakan politik selain gerakan menuju munas yang mengatasnamakan kepengurusan DPP Bali dan DPP Ancol baik di tingkat pusat ataupun yang dilakukan pengurus daerah melalui musyawarah daerah. "Itu serius menuju rekonsiliasi. Sudah harus terjadi moratorium terhadap gerakan apa pun yang mengatasnamakan Bali atau Ancol. Kalaupun itu tetap terjadi, artinya semangat rekonsiliasi hanya semu," kata kader muda Golkar Ahmad Doli Kurnia, (8/2).

Hal itu juga akan berpengaruh pada kepesertaan munaslub nantinya. Pasalnya, selama terjadi konflik antara kepengurusan DPP Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie dengan kepengurusan DPP Munas Jakarta diketuai Agung Laksono, banyak pengurus baik di pusat ataupun daerah dipecat. "Hak ketua DPD yang pernah dipecat dikembalikan seperti semula dan secara otomatis kepesertaannya di munas pun menjadi hidup kembali. Itulah salah satu wujud rekonsiliasi dalam hal kepesertaan," tukas Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Munas Riau itu.

Selain itu, titik rawan lainnya menjelang munas ialah susunan panitia penyelenggara. Idealnya, kata Doli, susunan panitia yang ditetapkan harus mengakomodasi secara adil semua pihak, dan ditetapkan secara demokratis. Sebelumnya, muncul nama duet Nurdin Halid dan Yorrys Raweyai sebagai nakhoda munas nantinya. Yorrys pun sudah mengungkapk bahwa usulan tersebut baru dibicarakan di sela menonton tenis di Australia bersama beberapa elite Golkar, seperti Aburizal Bakrie, Setya Novanto, Nurdin, Idrus Marham, Aziz Syamsuddin, dan Sharif Cicip Sutardjo. Sementara itu, sosok yang diusulkan menjadi ketua penyelenggara ialah Wakil Ketua Umum Golkar Theo L Sambuaga atau MS Hidayat. "Bahwa soal saya akan menjadi ketua penyelenggara, baru usul dari beberapa kawan yang mengusulkan," ungkap Theo, kemarin.

Dewan penasihat
Sementara itu, Yorrys mengungkapkan Golkar berkeinginan melakukan perluasan organisasi dan akan menjadi salah satu poin yang dibahas dalam munas. Salah satu wacana yang muncul ialah diusulkannya keberadaan dewan penasihat. Yorrys mengakui saat ini sudah ada dewan pertimbangan dan dewan pakar, tapi diperlukan satu wadah untuk mengakomodasi para sepuh dan pinisepuh serta tokoh senior partai Golkar lainnya. "Tujuannya, membangun rekonsiliasi di Golkar, agar semua punya peran seperti Pak Agung Laksono, Pak Ical, Pak Habibie, dan lainnya tidak bisa dihilangkan begtu saja kan. Harus diberi ruang untuk menjaga Golkar tetap pada ideologi."

"Sekarang cuma ada wantim dan dewan pakar, mungkin dapat ditambah dewan penasihat," kata Yorrys ketika dihubungi, kemarin. Untuk calon ketum, Ia mengatakan sejumlah nama telah muncul. "Ada Aziz Syamsuddin, Idrus Marham, Ade Komarudin, Setya Novanto, dan Priyo Budi Santoso," ujarnya. Sementara itu, Theo mengatakan siapa pun yang maju jadi caketum Golkar, harus bersaing secara sehat. Ia menampik adanya persaingan antarfaksi dalam memperebutkan kursi nomor satu Golkar. Berdasarkan AD/ART, setiap calon harus mendapat dukungan minimal 30% dari pemilik suara, yakni dewan pengurus daerah (DPD) tingkat I dan DPD tingkat II agar dapat bersaing dalam bursa calon ketua umum. (P-4)