Suku Dayak Aset Ibu Kota Baru

MASYARAKAT Dayak yang merupakan suku asli Pulau Kalimantan bakal berkontribusi dalam empat hal untuk pembangunan ibu kota baru negara. Salah satunya berkaitan dengan tradisi Dayak yang sangat menghormati hutan.

Ketua Forum Heart of Borneo (HoB) Marko Mahin mengungkapkan hal itu  saat menjadi salah satu narasumber dalam senimar nasional bertajuk Kebudayaan Dayak dan Kontribusinya terhadap Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur di Gedung Saleh Afiff Kementerian PPN/Bappenas,  Jakarta, kemarin.

Marko menyampaikan presentasi berjudul Perubahan Iklim Dampak Pemanasan Global dan Peran Kalimantan sebagai Paru-Paru Dunia, dan Peran Suku Bangsa Dayak Menjaga Kelestarian Ekosistem.

Ia menyampaikan hutan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Dayak. "Tidak boleh merusak atau membuat dia (hutan) tidak berfungsi lagi. Itu yang pertama ada wilayah yang berdekatan dan pas dengan ibu kota negara."

Menurut Marko, hutan bisa tetap terjaga karena kearifan lokal suku Dayak yang sangat menghargai alam. Kearifan lokal itu menjadi modal sosial penting bagi pengembangan wilayah yang berbasis pada keberlanjutan.

"Yang kedua, kearifan lokal yang dimiliki orang-orang Dayak ini ialah modal sosial mengembangkan wilayah yang sejahtera, hijau, dan berkelanjutan," imbuhnya.

Selain itu, suku Dayak punya karakter patuh hukum. Mereka juga memiliki hukum adat yang dihormati dan ditaati. Mereka akan sangat mudah diajak ikut memikirkan pembangunan ibu kota.

"Orang Dayak memiliki hukum adat yang bisa mengatur mereka untuk mengelola alam dengan baik. Dapat dikatakan, orang Dayak ini orang yang taat hukum. Pertama, hukum positif negara, kedua, hukum agama, ketiga, hukum adat," lanjut peneliti di Universitas Kristen Palangka Raya itu.

Masyarakat Dayak juga punya kemampuan berubah. Marko mencontohkan 125 tahun lalu, masyarakat Dayak bersama-sama memutuskan untuk mengalami perubahan kebudayaan yang luar biasa.

"Tahun 1894 di Tumbang Anoi bersama-sama kami memutuskan tidak ada lagi pemotongan kepala, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi perhambaan. Kalau ada perselisihan, diselesaikan secara rapat atau rapat damai atau rapat adat. Semenjak saat itu, kami mengalami perubahan yang luar biasa. Ada loncatan kebudayaan," paparnya.

Mudahkan berbaur

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala  Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan peletakan batu pertama calon ibu kota negara di Kaltim akan dimulai pertengahan tahun depan. "Semester dua 2020," terang Bambang.

Pembangunan tidak hanya meliputi kawasan ibu kota, tetapi juga wilayah sekitar. Untuk tahap awal, pemerintah akan memfokuskan pembangunan di wilayah khusus bakal ibu kota yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Pembangunan manusia pun diprogramkan pemerintah. Hal itu bertujuan memudahkan masyarakat lokal berbaur dengan masyarakat lain ketika ibu kota baru sudah aktif. (P-2)