Koalisi Gemuk, Hamdi Muluk: Pemerintahan Bisa Sewenang-wenang

PAKAR psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk menilai merapatnya tiga partai yang kalah pada pemilu lalu ke wilayah kekuasaan menjadi awal rusaknya keseimbangan demokrasi. Kemudian ke depan, roda pemerintahan bisa menjadi sewenang-wenang.

"Kalau itu terjadi ini tidak ideal untuk sebuah sistem yang berparadigma check and balances,' kata Pakar Psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk, kepada Media Indonesia, Selasa (15/10).

Menurut dia, kekuatan dari yang menjadi pengontrol (check) akan tidak seimbang (imbalances) dari kekuatan yang dikontrol. Secara matematis, walaupun eksektuif harus lebih besar prosentasenya dari parelemen sebagai penyeimbang namun ketika terlampau besar dapat berimbas buruk.

"Tapi kalau jomplang oposisi hanya tersisa 10%, punya potensi eksekutif bisa sewenang wenang," jelasnya.

Baca juga: Balik ke Gerindra, Jabatan Sandiaga Diumumkan saat Rakernas

Sementara itu, kata dia, semakin besar koalisi partai pendukung pemerintah maka akan semakin sukar menjaga soliditas. 

"Kalau sudah begini, jaminannya adalah presidential yang kuat. Problem kita karena sistem multipartai dengan aneka ragam ideologi dan kepentingan. makin besar presentase bukan berarti makin besar soliditas. Beda dengan sistem di negara yang simple party, dua atau tiga partai," pungkasnya. (A-4)