120 Petinggi Pengadilan Indonesia Dinilai Kompeten Soal Kehumasan

BERTEMPAT di Pusdiklat Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Cisarua, Bogor, sebanyak 120 Petinggi Pengadilan Indonesia (Ketua Hakim, Ketua Pengadilan, dan lain-lain) terekomendasikan Kompeten setelah menjalankan workshop dan Uji kompentensi Humas (UKH).

Kegiatan itu merupakan kerja sama Mahkamah Agung dengan Lembaga Sertifikasi Profesi London School of Public Relations Jakarta (LSP-LSPR) yang diselenggarakan pada 16-20 September 2019.

Direktur LSP-LSPR Andre Ikhsano mengatakan, kerja sama ini merupakan jawaban MA pada pesatnya kemajuan teknologi komunikasi, keterbukaan informasi dan tanggapan masyarakat dalam menyerap sebuah fenomena, sebuah lompatan ke depan sekaligus tantangan bagi profesi humas dalam menggiring opini publik yang handal di masyarakat.

Kredibitas dan kompetensi profesi humas merupakan salah satu kunci dalam membangun persepsi publik yang akan tercipta.

“Sertikasi kompetensi Humas ini bagi para ketua pengadilan diharapkan dapat menjadi senjata menciptakan Mahkamah Agung yang transparan dan akuntable. Secara teknis, uji kompetensi ini tentu berperan dalam menyampaikan berbagai produk hukum dalam bahasa komunikasi yang mudah dicerna oleh masyarakat umum,” ujar Andre Ikhsano, di Pusdiklat MA, Cisarua, Bogor, Jumat (20/9) seperti dalam keterangan tertulisnya.

Rangkaian workshop dan uji kompetensi ini, diawali dengan diskusi panel interaktif yang terfokus pada media management dan strategi pembentukan opini publik di  media. Acara ini juga dilanjutkan dengan beberapa workshop yang mengangkat sejumlah topik seperti, public speaking, risk management, digital PR, serta media handling, yang bertujuan untuk menggali dan memperkaya keilmuan kritis dan aplikatif bagi para praktisi humas.

“Hal tersebut, merupakan langkah konkrit yang dilakukan oleh MA dalam memahami adaptasi, perubahan dan tantangan lembaga peradilan dalam membentuk persepsi masyarakat yang secara langsung dapat memengaruhi pembentukan citra MA,” tandas Andres Ikhsano.

Baca Juga: Kajati tidak Hadir, Sidang Praperadilan Kasus Mangkrak Tertunda

Antusiasme seluruh peserta terlihat sangat tinggi selama penyelenggaraan workshop, termasuk para hakim yang turut dalam kegiatan ini.

Semangat belajar dan keingintahuannya yang mendalam mengenai hal-hal yang baru dan kekinian di ranah media massa, tampak dari interaksi saat pemateri memaparkan dan memberikan waktu untuk melakukan simulasi.

“Workshop ini memberikan wawasan baru bagi kami di jajaran pengadilan tentang media. Harapannya, sangat mendukung dalam menjalankan tugas-tugas yang berkait dengan peningkatan pelayanan publik dimana kita menggunakan media untuk mengedukasi layanan, inovasi, kebijakan-kebijakan kami,” kata Kepala Pengadilan Militer 107 Balikpapan,  Kolonel SUS Nursiana.

Diharapkan selepas kegiatan ini, para Hakim akan mampu merencanakan, mengambil dan melaksanakan kebijakan-kebijakan baru yang ideal dan strategis. Begitupun ketika materi terkait dengan Public Speaking diuraikan secara komprehensif. para Hakim ini tampak tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan untuk berlatih.

“Saya mengapresiasi upaya MA ini dalam membuat terobosan bidang komunikasi publik di jajarannya. Dan para petinggi yang menjadi peserta telah memperlihatkan kompetensi mereka untuk berdiri di lini depan penegakan hukum Indonesia yang humanis,” ujar JA Wempi, salah satu asesor Uji Kompetensi Humas (UKH). (RO/OL-7)