Kursi Menteri Desa Diminati Partai Koalisi Jokowi-Amin

KURSI Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Kabinet Indonesia Kerja menjadi salah satu kursi menteri yang paling dimintai oleh partai politik dalam koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy menilai jabatan menteri desa memiliki peran yang cukup strategis dalam membangun Indonesia. Sehingga Edy menilai wajar apabila banyak yang kemudian melirik kursi tersebut.

"Memang Kemendes itu sekarang menjadi sangat penting bagi semua pihak yang punya pandangan dalam membangun Indonesia harus dari desa. Buttom up merubah cara pandang membangun. Pasti akan sangat menarik untuk masuk didalam kementrian desa," ujar Edy yang ditemui seusai acara konferensi pers di bilangan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (12/7).

Edy lantas mengungkapkan sejumlah parpol yang kiranya menaruh perhatian terhadap pembangunan masyarakat di desa. Di antaranya, kata Edy, ialah PDIP, NasDem, hingga Golkar.

Baca juga : Gagal Lolos Parlemen, Perindo Usung Putri Hari Tanoe Jadi Menteri

"Wajar kalau kemudian, saya positif saja PDIP, saya anggap positif karena PDIP punya visi soal wong cilik, nah wong cilik kan adanya di desa. Kemudian NasDem, saya juga yakin, teman-teman di NasDem menganggap bahwa masyarakat desa perlu diperhatikan. Golkar juga seperti itu," terang Edy.

Edy pun tak menampik bila PKB juga menaruh perhatian besar terhadap Kementerian Desa. Menurutnya, PKB memiliki portofolio di dalam perkembangan Kementerian Desa selama ini.

"PKB juga menganggap penting Kemendes itu, di samping selama ini PKB punya portofolio di situ. Karena semenjak awal Kemendes embrionya ada di kementrian kawasan Indonesia timur, kemudian kementerian pembanguan daerah tertinggal," imbuh Edy.

Edy mengaku pihaknya telah menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk menempati posisi tersebut. Meskipun demikian, lanjut Edy, pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada Joko Widodo selaku presiden RI 2019-2024 terpilih.

"Oleh karena itu kita serahkan sepenuhnya ke Pak Jokowi untuk menetukan hak prerogratifnya untuk menentukan siapa yang cocok di Kemendes. PKB tetap mengirimkan nama yang dianggap kompeten untuk menjadi Menteri Desa," pungkas Edy. (OL-7)