Rekonsiliasi bukan Barter Kepentingan

WACANA rekonsiliasi pascakontestasi Pilpres 2019 yang dianggap penting untuk menurunkan tensi ketegangan di masyarakat dinilai sudah melebar ke mana-mana. Pasalnya, hal itu dikaitkan dengan negosiasi pembebasan sejumlah pihak yang tersangkut kasus hukum.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto jangan dijadikan sarana negosiasi untuk kepentingan satu kelompok. "Jangan terjebak rekonsiliasi hanya memikirkan negosiasi, memikirkan kepentingan kelompok tertentu," kata Moeldoko di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, Presiden Jokowi masih terbuka untuk bertemu dengan Prabowo Subianto. Saat ini hanya menyesuaikan jadwal kedua belah pihak untuk bertemu. "Jadwal bertemunya kapan itu, kan berkaitan dengan waktu saja," ungkapnya.

Sebelumnya, Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan pertemuan Jokowi-Prabowo selain untuk mencairkan ketegangan dan merekatkan kembali persaudaraan, juga akan membicarakan pembebasan sejumlah pendukung Prabowo-Sandi yang terjerat kasus hukum (Media Indonesia, 4/7).

Mantan koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, meminta Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, dipulangkan sebagai syarat rekonsiliasi Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Permintaan itu disampaikan dalam cuitannya di akun Twitter @Dahnilanzar, Kamis (4/7).

Dalam menanggapi hal itu, mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin, Abdul Kadir Karding, menilai tidak ada kaitannya soal rekonsiliasi antara Jokowi-Prabowo dan kepergian Rizieq Shihab yang selama ini bertempat di Arab Saudi.

Bukan bagi kursi

Selain jangan untuk proses tawar-menawar kasus hukum, rekonsiliasi juga jangan jadi ajang bag-bagi kursi. "Bertemu itu perlu dan sah-sah saja, tetapi prinsipnya jangan diartikan bagi-bagi kursi," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, di Hotel Puri Denpasar, Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan, saat ini banyak yang salah kaprah memahami makna rekonsiliasi. Rekonsiliasi harus dimaknai untuk silaturahim dan meredakan situasi pascapilpres, bukan pembagian jatah kursi pimpinan parlemen atau kabinet. "Harapannya ialah rekonsilisasi yang dilakukan jangan jadi narasi untuk mendapatkan kekuasaan," jelasnya.

Terkait dengan rumor bagi-bagi jabatan menteri, Andre Rosiade mengatakan hal itu tak lebih dari isapan jempol. "Enggak ada itu rumor, isu, enggak benar itu," ujar Wakil Sekjen Partai Gerindra ini saat dihubungi kemarin.

Sebagaimana diketahui pasca-Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan terpilih Pilpres 2019, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan kubu 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, muncul dorongan perlunya rekonsiliasi mengingat sengitnya kompetisi pilpres.

Ketua DPP Badan Advokasi Hukum Partai NasDem Taufik Basari menegaskan rekonsiliasi sebaiknya dilandasi atas semangat untuk menjaga persatuan bangsa.

"Jangan dilandasi pada tukar-menukar atau barter kepentingan kelompok, indvidu ataupun kepentingan sesaat," katanya, kemarin. (Pro/Uca/X-4)