Kementerian Baru Dinilai Bisa Jadi Sorotan Negatif Publik

M. Ilham ramadhan Avisena
03/7/2019 21:40
Kementerian Baru Dinilai Bisa Jadi Sorotan Negatif Publik
Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno(Dok. Pribadi)

PEMBENTUKAN pos kementerian baru yang berlandaskan pada pembagian kekuasaan bagi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dinilai pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno sebagai isu sensitif di tengah masyarakat.

Ia menilai, komposisi 34 kementerian yang kini ada dakan Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla sudah efektif dan ideal untuk diteruskan. Pembentukan pos kementerian baru justru akan disikapi publik sebagai arena bagi-bagi jabatan.

"Kalau membentuk Kementerian baru, saat ini tentu publik menganggapnya sebagai bagian dari poltiik akomodatif atau politik yang akan diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Misalnya saat ini banyak isu partai oposisi itu akan merapat," kata Adi ketika dihubungi, rabu (3/7).

Pembentukan pos kementerian baru menurut Adi juga cenderung mubazir, Ia mencontohkan soal wacana pembentukan kementerian yang terkait dengan toleransi. Menurutnya, tugas tersebut sebaiknya dibebankan kepada Kementerian Agama.

Baca juga : Dukung Jokowi-Amin tanpa Syarat, NasDem tidak Minta Jatah Menteri

Di sisi lain, terkait usia seorang menteri, Adi menegaskan tak perlu jadi pertimbangan serius, Bisa saja, lanjutnya, seorang menteri yang usianya tak lagi muda, justru punya catatan kinerja yang lebih baik.

"Problemnya saat ini, mencari pemuda yang kerjanya agresif itu agak jarang. Kalaupun ada politisi muda yang digadang masuk ke Kabinet Jokowi, itu kan lebih kepada selebritas politik. Karena dia muncul dan besar karena media sosial, bukan karena hasil rekam jejak, bukan karena pengalaman profesionalnya, tapi lebih kepopuleran mereka saja," tukasnya.

Namun, tidak serta merta Adi menolak bila memang ada kaum muda yang layak untuk menjabat sebagai Menteri. Asalkan aspek kapasitas, profesionalitas dan kompetensinya bagus.

Ia meminta agar masyarakat ataupun elite politik tidak terlalu sempit mendefinisikan kata muda dalam penempatan Menteri.

"Titik komprominya adalah anak muda itu harus dalam tanda kutip, karena anak muda ini harus dimaknai semangatnya," tutup Adi. (OL-7)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ghani Nurcahyadi
Berita Lainnya