Tak Penting Dari Parpol atau Bukan, Menteri Harus Bisa Kerja

PENGAMAT Politik Universitas Indonesia (UI) Hamidi Muluk menilai untuk komposisi kabinet pada pemerintahan mendatang tidak perlu menjadi perdebatan apakah menterinya berasal dari partai politik atau non partai politik.

Menurutnya hal yang terpenting bagi seorang menteri adalah dapat bekerja keras membantu kerja Presiden menjalankan visinya.

“Terlepas dari soal dicalonkan partai atau bukan, yang lebih penting bisa bekerja keras atau tidak,” tutur Hamidi saat dihubungi, Selasa (2/7).

Selain dapat bekerja keras, ia menilai menteri tersebut juga harus dapat cepat mengeksekusi keinginan dari presiden menjadi sebuah kebijakan. Orang tersebut juga harus dapat menggerakkan birokrasi dan memiliki sejumlah terobosan.

Menurut Hamidi, pemenuhan nilai-nilai tersebut sebagai syarat menteri kabinet mendatang jauh lebih penting dibandingkan meributkan jumlah menteri dari partai dan non-partai.

Baca juga : Moeldoko Pastikan Jokowi belum Pilih Calon Menteri

Lebih lanjut saat ditanyakan terkait komposisi ideal antara menteri dari parpol dan non parpol, menurutnya tidak ada aturan ideal terkait besaran komposisinya. Jumlahnya bisa 40:60 atau bisa juga 50:50.

Namun menurutnya akan lebih baik jika memang komposisi dari non parpol lebih banyak dibandingkan menteri dari parpol.

“Kalau bisa dari partai lebih sedikit proporsinya, 40% partai politik dan 60% non partai politik itu oke saja,” terang Hamidi.

Terlepas dari pada komposisi tersebut, menurutnya Joko Widodo sebagai Presiden tentu sudah memiliki pertimbangan untuk komposisi kabinetnya mendatang.

Hal yang sama juga berlaku untuk wacana komposisi menteri-menteri muda, menurutnya hal tersebut tidak menjadi suatu persoalan. Selama memiliki persyaratan sebagaimana diungkapkan sebelumnya, tingkatan usia tidak menjadi suatu isu.

“Jokowi itu senang benar dengan yang bisa cepat kerja, kerja keras, bisa eksekusi cepat, ada terobosan. Soal usia itu soal kedua. Lihat saja pak Basuki (Menteri PUPR) kan tidak muda tetapi gesit kerjanya,” ungkap Hamidi.

Sedangkan untuk wacana mengubah nomenklatur kementerian, Hamidi menjelaskan ada plus minus saat merombak organisasi.

Ia menilai pemerintah akan membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan penataan organisasi bila mengubah nomenklatur yang ada, dan proses tersebut tidak akan berlangsung singkat.

“Merombak organisasi perlu penataan yang nggak akan sebentar. Mungkin juga ada guncangan,” tutur Hamidi.

Salah satu alternatif yang dapat dilakukan pemerintah mendatang untuk ekonomi digital dengan menjadikan ekonomi digital sebagai salah satu Direktorat Jendral (Dirjen) pada salah satu Kementerian. Misalnya saja Kementerian Perdagangan ataupun Kementerian Perindustrian. (OL-7)