Pemda tidak Berubah Bisa Tergerus Zaman

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan pemerintah daerah untuk segera berbenah diri dalam menciptakan good governence yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat untuk bersaing di era moderen ini.

"Perubahan itu pasti dan jika tidak berubah akan tergerus perubahan itu sendiri. Bila daerah masih menggunakan sistem lama, lambat, dan berbiaya mahal, bisnis akan meninggalkan daerah itu. Begitu juga bila negara menjalankan birokasi lambat yang korup, investasi akan keluar dari negara itu," tutur JK saat sambutan pada International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019, di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, kemarin.

Menurut JK, Indonesia yang awalnya memiliki sistem pemerintahan yang otoriter, kini telah berubah menjadi pemerintahan daerah yang demokratis dan otonom. Untuk itu seluruh sistem pemerintahan harus berubah dan harus lebih baik.

Pemerintah daerah pun harus mampu berdiri tegak dan mandiri untuk memutuskan kebijakan yang terbaik bagi daerahnya tanpa menunggu perintah pusat. Kementerian dan lembaga pun pada saat yang sama hanya dapat memberikan arahan dan pelaksa-naannya sendiri dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat.

Baca juga: Jusuf Kalla Prahara tak Percaya Teknologi

"Perubahan sistem harus dibarengi dengan perubahan cara dan juga pengetahuan dari setiap daerah. Karena itu ada bagian yang diperkuat.

Misalnya, bagaimana pemda memperkuat sistem pemerintahannya yang telah diberikan kewenangan lebih besar dari pada sebelumnya.''

JK melihat adanya pergeseran positif dalam masyarakat terkait cara pandang akan birokrasi.

Jika pada era dulu apa yang dikatakan pejabat itu ialah kebenaran, kini kebenaran ada di tangan rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin juga menekankan pentingnya perubahan mind set dari yang lama ke mentalitas baru.

Perubahan tersebut dapat dilakukan sekaligus menerapkan mentalitas berintegritas, agar dapat menangkap bonus demografi Indonesia yang diperkirakan beberapa pihak tahun 2045.

"Dunia butuh transformasi pemerintahan tidak hanya melalui birokrasi yang mekanistik, tapi hidup untuk melayani rakyat. Oleh karena itu, kapasitas negara harus bisa memberikan pelayanan publik yang memuaskan," jelas mantan Wakapolri tersebut.

Belum cepat

Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra menilai saat ini reformasi birokrasi masih belum berjalan secepat yang diharapkan, khususnya di pemerintahan daerah. Meski ada kemajuan, masih ada birokrasi di daerah yang belum berorientasi kepada publik dan masyarakat.

"Di daerah itu masih berorientasi melayani kepentingan pejabat, baik itu bupati, wali kota, maupun gubernur. Padahal seharusnya orientasinya melayani kepentingan publik," tutur Azyumardi yang juga hadir di Bali.

Selain itu pemerintah daerah juga seharusnya berjalan dengan prinsip reformasi yang berpegang kepada good governence, dalam hal ini bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Namun, kenyataannya saat ini praktik KKN masih marak di daerah terutama pada pejabat publik dan umumnya terkait korupsi hingga jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah. (OL/P-1)