TKN: Pemisahan KLHK Bukan Solusi

TIM Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menilai rencana Prabowo Subianto memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bukan solusi.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua TKN Jokowi-Amin, Johnny G Plate. Ia menjelaskan, lebih baik mematangkan gagasannya terkait kehutanan dan lingkungan hidup. Setelah itu, baru diterjemahkan nanti melalui perangkat, yang salah satunya adalah kementerian dan lembaga.

"Mau dipisah atau tidak bukan soal itu, yang jadi soal adalah kita punya gagasannya apa. Nomenklaturnya boleh sama, boleh nomenklaturnya diganti-ganti, tapi isi di dalam kerjanya apa," kata Johnny di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (19/2).

Baca juga: Soal Debat Capres, JK: Jokowi Memberikan Jawaban Baik dan Benar

Johnny mengatakan, pembentukan KLHK dilakukan untuk memudahkan penanganan pelanggaran lingkungan hidup di bidang kehutanan. Selama ini, kata Johnny, program itu telah berjalan efektif. Penggabungan juga memudahkan menteri mendapat informasi terkait syarat-syarat soal lingkungan dan kehutanan.

"Lalu begitu terjadi kebakaran hutan bisa ditangani dengan cepat, begitu terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum bisa diadili dengan cepat," kata Sekjen Partai NasDem itu.

Saat ini, kata Johnny, pemerintah berhasil mengambil sekitar Rp18 triliun sebagai kompensasi dari para pembakat hutan. Johnny meyakini bila KLHK, perkara penarikan kompensasi akan berbelit. "Kalau dia dipisahkan koordinasinya jadi masalah lagi, jadi bukan soal disatukan apa dipisahkan tapi tupoksinya,” tegasnya.

Baca juga: Bawaslu Bakal Rekomendasikan Larangan Serang Pribadi dalam Debat

Sebelumnya, Prabowo berencana merombak KLHK jika terpih menjadi Presiden. Prabowo menilai penyatuan kementerian ini justru sering menimbulkan masalah.

"Segera kita pisahkan sehingga Kementerian Lingkungan Hidup akan benar-benar menegakkan masalah lingkungan hidup. Kalau jadi satu, ini sering jadi masalah," ucap Prabowo dalam debat kedua, Minggu (17/2) lalu. (OL-6)