Jokowi Mampu Tangani Problem Lingkungan dan Pengrusakan Hutan

BEBERAPA pencapaian di bidang lingkungan hidup serta penanganan atas masalah-masalah lingkungan menjadi keunggulan capres Joko Widodo (Jokowi) dalam debat kedua Pilpres 2019 yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2). Tanpa kabut asap akibat kebakaran hutan dan ladang gambut sejak 2015, lalu penanganan kasus pengrusakan hutan menjadi primadona bagi pemerintahan Jokowi untuk meneruskan kebijakan yang selama ini efektif berjalan.
 
Tak hanya itu, keberpihakan Jokowi terhadap rakyat dalam pengelolaan hutan dan lingkungan, yakni melalui social forestry, perhutanan sosial membuat rakyat yang tinggal di sekitar hutan tidak terpinggirkan. Dengan mendapat hak pakai pengelolaan hutan yang ada disekitar masyarakat selama 35 tahun, sama dengan hak yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar, menunjukkan masyarakat punya hak dan tanggung jawab yang sama untuk ikut menjaga hutan serta lingkungan.
 
“Menurut saya, isu lingkungan yang dibawakan Jokowi sangat kuat dan sulit dibantah oleh pesaingnya, Prabowo Subianto. Soal kabut asap dan kebakaran hutan, praktis sudah turun hingga 90%. Saya sebagai orang Sumatera merasakan sekali bagaimana kebijakan efektif yang diambil pemerintah dalam menangani masalah itu. Bahkan, kita tak malu lagi dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia karena tak pernah lagi mengekspor asap,” ujar pengamat lingkungan, Agus Sari.

Dari data yang dikumpulkan, pada 2015, berdasarkan data Citra Satelit Landsat 8 OLI TIRS dan Citra Satelit Sentinel 2, kebakaran hutan dan lahan di Sumsel mencapai 765.536 hektare dengan total 27.043 titik panas, maka tahun berikutnya menurut drastis. Di tahun 2016, luas kebakaran menurun 99,87 persen menjadi 978 hektare dengan 973 titik panas.

Baca juga: Waspadai Karhutla Hebat
 
Meski luas kebakaran sempat meningkat pada 2017, menjadi 9.286 hektare dengan 1.212 titik panas, namun jumlah itu menurun kembali di tahun 2018 menjadi 7.762 hektar dengan 971 titik panas. Tak heran jika pada pelaksanaan Asian Games 2018, udara kota Palembang, salah satu tuan rumah penyelenggara, terbilang bersih tanpa asap. Selain itu tidak satu pun penerbangan umum maupun atlet dan official mengalami gangguan akibat asap.
 
Tak hanya itu, penanganan atas masalah perusahaan yang melakukan pengrusakan hutan juga lebih tegas. Menurut Agus Sari, saat ini sudah ada 11 perusahaan yang terlibat pengrusakan hutan yang diharuskan membayar denda atau kompensasi sebesar Rp 18 trilyun. “Jadi Jokowi sudah buktikan tidak main-main dan sudah menunjukkan keberpihakan kepada publik. Penerapan sanksi berdasarkan UU no; 32/2009 dijalankan dengan benar,” tambah CEO Yayasan Belantara, organisasi pelestarikan lingkungan alam Indonesia yang mendukung proyek konservasi holistik, dengan fokus pada sepuluh lanskap kritis di seluruh Sumatera dan Kalimantan. (RO/OL-7)