Publik Menunggu Kampanye Edukatif

Seluruh tim sukses capres-cawapres diingatkan untuk lebih kreatif mendesain pola kampanye dan menjadikan momentum pilpres sebagai ajang mengedukasi pemilih. Memanfaatkan tahapan pesta demokrasi untuk meruncing konflik justru mengancam bangsa.

Pilpres 2019 yang dihelat pada 17 April tinggal menghitung hari. Ironisnya, hingga saat ini skema kampanye yang diterapkan kedua kubu, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga, tidak berubah.

"Padahal, pemilu sudah semakin dekat, tapi pola kampanye malah lebih banyak menyerang, menyalahkan. Ini sangat disayangkan karena membuang energi, tidak mendidik, dan tidak mencerdaskan dalam politik," ujar peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, akhir pekan lau.

Realitas itu terlihat di ruang publik dan semakin memanas ketika masuk jejaring sosial dan aplikasi percakapan. Beda pilihan merupakan hal wajar yang tidak perlu dipersoalkan. Tidak dibenarkan bila cara itu dilanggengkan. Apalagi, itu sampai mencederai wajah demokrasi.

Menurut dia, seharusnya pola kampanye dengan menawarkan visi-misi, program, dan kebijakan menjadi poin yang ditonjolkan ketimbang mengupas sisi lain para kandidat, misalnya hal yang bersifat nonprogram dan personal. Lebih parah lagi muncul banyak berita bohong (hoaks) yang semakin membuat masyarakat bingung.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berharap setiap pasangan calon lebih optimal menggunakan metode kampanye yang ada dan mendorong terciptanya aktivisme kampanye sehat.

"Jadi, tidak lagi yang terprovokasi untuk mengunakan isu-isu sensasional, tetapi konsisten menunjukkan kepada publik untuk membawa politik gagasan dan program," kata dia.

Ia mengingatkan bahwa konstituen tetap menuntut adanya tanggung jawab moral, tanggung jawab politik, dan tanggung jawab hukum dari kandidat, khususnya untuk membuktikan konsistensi dalam menerapkan kampanye sebagai aktivitas politik dan program.

Dalam memanfaatkan sisa waktu kampanye, kandidat dan tim sukses harus ingat bahwa masih banyak pemilih yang abu-abu atau belum menentukan pilihan.

KPU terus melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat menentukan pilihan dan menggunakan hak pilih dalam pemilu mendatang.

Terus sosialisasikan

Selain sosialisasi ke berbagai daerah, upaya perbaikan juga dilakukan KPU melalui format pelaksanaan debat capres-cawapres. KPU mengakui banyak kekurangan dalam debat pertama yang membuat masyarakat belum bisa menilai dan melihat lebih jauh kemampuan para kandidat.

"Debat pertama dengan tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme tampaknya belum sepenuhnya memenuhi harapan publik. KPU melakukan evaluasi menyeluruh terkait format dan mekanisme debat untuk perbaikan debat berikutnya," ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu, Abhan, mengatakan debat harus bisa jadi salah satu media penyampai visi dan misi secara massif. Perbaikan harus dilakukan agar lebih maksimal. "Debat selanjutnya bisa lebih baik, lebih subtantif, dan lebih memberikan pendidikan politik," ujarnya.

Abhan mengatakan KPU sebagai penyelenggara pemilu harus lebih maksimal dalam mengatur teknis sosialisasi pemilu, termasuk debat. Berbagai rekomendasi telah diberikan Bawaslu kepada KPU dan kedua kandidat. (Pro/P-2)