Presiden Ajak Masyarakat Ramai-Ramai ke TPS

DALAM pesta demokrasi pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif pada 17 April mendatang, semua warga negara diharapkan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menyalurkan suara mereka.

Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Peringatan Imlek Nasional 2019 di JIExpo Kema- yoran, Jakarta Pusat, kemarin.

"Golput pilihan, tetapi arah negara ke depan itu ditentukan oleh hak pilih (orang) yang datang ke TPS. Saya menjamin keamanan dan kenyamanan para pemilih untuk menyalurkan hak konstitusional mereka. Saya tidak mau ada anggota masyarakat tidak datang ke TPS karena terintimidasi," kata Presiden.

"Saya titip agar semua hadir ke TPS di lingkungan Bapak/Ibu sekalian. Jangan sampai ada satu pun yang tidak hadir ke TPS. Jangan mendengarkan hal yang menakut-nakuti. Jangan takut karena ditakut-takuti," lanjut Presiden.

Ketua Panitia Perayaan Imlek Nasional 2019, Sudhamek, mengatakan sejarah suku Tionghoa di Indonesia tidak bisa terpisahkan dari proses perjuangan menuju kemerdekaan. Menurut Sudhamek, keterlibatan Tionghoa dimulai dengan empat perwakilan mereka menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

"Terjadi akulturasi budaya Tionghoa. Mulai arsitektur, ukiran kayu, hingga makanan. Tionghoa juga tidak terpisahkan dari proses perjuangan kemerdekaan. Saya mengajak warga Tionghoa Indonesia menggunakan hak konstitusi dengan berbondong-bondong hadir ke TPS pada 17 April 2019," ungkap Sudhamek dalam perayaan Imlek yang mengusung tema Merajut kebinekaan, memperkukuh persatuan tersebut.

Sosialisasi

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memprediksi angka golput pada Pemilu 2019 mengalami peningkatan signifikan. Salah satu faktor pemicunya ialah pesta demokrasi yang dilakukan se rentak, yakni pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif.

Data yang dikumpulkan Perludem dari Pemilu 2009 dan 2014 terjadi penurunan angka golput pada pemilu legislatif. Pada 2009, angka golput di pemilu legislatif sekitar 49 juta atau 29%. Pada Pemilu 2014, angka golput di pemilu legislatif sebanyak 46 juta atau 24% dari total suara.

Sementara itu, dalam pemilu presiden, angka golput meningkat. Pada 2009, angka golput sekitar 43 juta atau 27%. Pada 2014 menjadi 58 juta atau 31%. Angka golput di Pemilu Presiden 2004 putaran pertama sekitar 31 juta atau 20%, sedangkan pada putaran kedua 33 juta atau 22% dari total suara pemilih.

"Kontestan dan penyelenggara pemilu perlu terus-menerus mengajak masyarakat menggunakan suara mereka. Mengintensifkan kampanye di ruang-ruang publik. Kami melihat upaya itu masih jauh dari optimal. Harus ada pendekatan yang masif dan mengguggah masyarakat untuk tidak golput," ungkap Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, tadi malam.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai golput bisa terjadi apabila muncul sikap apatisme di kalangan pemilih. Dengan mengedepankan program kerja, di atas kampanye saling serang masalah pribadi, pemilih diharapkan tergerak menggunakan hak pilih mereka sehingga dapat menekan angka golput.

"Golput terjadi kalau orang yakin (pasangan) ini menang sehingga orang berprinsip 'saya tidak datang pun akan menang juga'. Itu yang terjadi di Brexit kemarin sehingga banyak golput. Bisa juga pemilih yakin (pemilu) ini tidak penting," tandas Kalla. (Pol/Sat/Pro/Ant/X-3)