PP Muhammdiyah Dorong Penguatan Peran Presiden

PP Muhammadiyah menilai kehidupan politik dan berdemokrasi di Indonesia relatif berjalan kondusif di 2015. Namun neski begitu masih ada catatan kritis terkait kegaduhan poIitik antar eIit politik yang kontra produktif dan melanggar kepatutan yang tidak boleh terulang di tahun 2016.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pun mengungkapkan Muhammadiyah mendorong pentingnya penguatan sistem presidensial di mana presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan bisa berperan lebih optimal dalam menjalankan pemerintahan secara Iebih efektif dan efisien. Terlebih dalam menanggapi isu reshuffle yang mulai santer terdengar di penghujung tahun 2015 ini.

"Jangan sampai presiden disetir oleh parpol. Ini soal maruah lembaga kepresidenan yang akan ditentukan oleh kualitas kepemimpinan presiden dalam langkah reshuffle ini," jelasnya, hari ini.

Haedar menjelaskan rencana reshuffle merupakan rencana yang diniscayakan untuk membangun pemerintahan yang lebih kuat. Untuk itu sudah saatnya presiden perlu memilih menteri yang profesional, loyal, serta berintegirtas tinggi. Presiden pun harus berani menolak jika nama menteri pengganti yang diajukan oleh parpol tidak punya rekam jejak yang baik terhadap kompetensinya.

"Jangan sampai reshuffle yang dilakukan nanti tidak menjadi yang terakhir kalinya. Hal tersebut menyangkut wibawa presiden itu sendiri," tuturnya.

Selain mendorong penguatan sistem presidensial, PP Muhammdiyah juga meminta agar pemerintah lebih memperhatikan masalah kesenjangan sosial, kemiskinan, dan pengangguran. Kesenjangan kesejahteraan terjadi antar kelompok maupun antar daerah, khususnya Jawa dengan luar Jawa. Pemerintah harus bekerja Iebih keras mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial- ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan sosial.

Haedar mengatakan kesenjangan sosial tersebut semakin diperparah dengan adanya pelaku ekonomi dari mafia-mafia yang menguasai aset dan akses sumber ekonomi. Akibatnya mayoritas rakyat tidak memperoleh kue pembangunan yang adil dan merata.

"Pemberantasan mafia saya pikir bukan menjadi hal yang mustahil bagi pemerintah. Pemerintah harus berani berjihad melawan mafia dan berbagai macam pelaku ekonomi yang menguasai aset dan akses sumber ekonomi," tuturnya.

Sementara itu Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum HAM dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas melihat kebijakan ekonomi Indonesia kedepan akan sangat bergantung pada kinerja pembantu presiden di kabinet. Jika tidak segera ditangani dengan seksama, ketimpangan kesejahteraan sosial-ekonomi dapat menyuiut kecemburuan, konflik sosial dan rasial.

"Kebijakan-kebijakan ekonomi akan bergantung pada apakah menteri-menteri yang akan di reshuffle itu punya kepekaan politik untuk melakukan gerakan-gerakan perlawanan korupsi atau tidak," tambah Busyro.(Q-1)