Demi Stabilitas Politik, Pemerintah tidak akan Toleransi Hoaks

KEPALA Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Purnawirawan Moeldoko menekankan pemrintah tidak akan memberikan toleransi apa pun kepada para penyebar dan juga pembuat hoaks, khususnya di tahun politik ini. Hal tersebut menurutnya demi terwujudnya stabilitas dalam bidang politik di tahun politik saat ini.

"Ya semuanya harus memiliki atensi yang tinggi. Jangan sampai dalam kurun waktu menuju pemilu ada sesuatu. Semua aparat harus punya atensi yang tinggi," tutur Moeldoko usai rapat kabinet pertama di 2019 dengan Presiden di Istana Negara, Senin (7/1).

Mantan Panglima TNI tersebut menekankan bahwa Presiden memang meminta agar penyebaran hoaks harus mendapatkan atensi tinggi.

Pencegahan munculnya hoaks diakuinya bukan suatu hal yang mudah, namun setelah muncul maka harus segara ada penegakan hukum sehingga diharapkan akan menciptakan pencegahan dan tidak lagi bermain main dengan hoaks tersebut.

"Banyangkan malamnya baru bahas foto mana ini yang untuk surat suara, besoknya muncul (hoaks). Sontoloyo betul itu," keluh Moeldoko.

Dirinya menekankan stabilitas menjadi sesuatu yang penting dalam tahun politik ini, sebab hal tersebut akan berpengaruh luas kepada aspek aspek lainnya. Misalnya dari sisi pembangunan, maupun investasi dapat berjalan bila ada stabilitas yang baik, sehingga stabilitas tersebut memerlukan penekanan khusus terutama untuk di tahun politik saat ini.

Saat ditemui dalam kesempatan yang sama, Menko Polhukam Wiranto mengaku arahan presiden agar setiap menteri maupun pimpinan lembaga untuk menjaga agar pemilu dapat aman dan berjalan lancar, damai, lancar hingga sukses merupakan suatu hal yang wajar.

Wiranto mengaku sudah memiliki indeks kerawanan pemilu dengan disusun bersama Bawaslu, maupun Polri. Pihaknya beserta kedua lembaga tersebut sudah membuat suatu analisis daerah daeran yang mempunyai tingkat kerawanan pemilu yang paling tinggi hingga yang paling rendah.

"Kita juga sudah mengidentifikasi kora kira di soal apa kerawaan tersebut dan mulai saat ini kita mulai bertahap mencoba menetralisir kerawaan itu. Sehingga nanti pada hari H indeks kerawanan pemilu di semua daerah sudah rendah," jelas Wiranto.

Wiranto mencontohkan langkah langkah yang akan diambil, misalnya seperti terkait hoaks yang perlu diselesaikan dengan cara cara hukum dan tindakan yang tegas. Sebab menurutnya hoaks jelas memiliki dampak untuk mengacaukan opini publik.

Hal lain yang akan dilakukan adalah terkait mencegah gangguan keamanan, terorisme, radikalisme. Selain itu juga akan menghimbau terkait pelarangan penggunaan politik identitas yang akan memecah persatuan dan kesatuan NKRI.

"Kita harus jauhilah politik identitas. Karena kampanye ini kan bukan mengadu suku, bukan mengadu agama, bukan mengadu status sosial, tetapi adu kompetensi, adu kualitas calon pemimpin, bagaimana track record-nya, rekam jejaknya, itu disampaikan ke publik untuk publik menilai pantas nggak ini jadi pemimpin ke depan nanti," tutur Wiranto.

Pemerintah pun juga akan kembali mengingatkan kepada Partai Politik sebagai peserta pemilu yang juga ikut bertanggung jawab untuk suksesnya pemilu. Ia pun menyatakan bukan tidak mungkin kedepannya para pimpinan partai politik juga akan kembali dipanggil untuk mengingatkan kembali baha semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk mensukseskan pemilu. (OL-1)