Pilkada Serentak, Merangsang Partisipasi Publik

Pilkada serentak pertama dalam sejarah politik Indonesia akan berlangsung 9 Desember 2015. Kendati demikian partisipasi publik dinilai masih rendah untuk terlibat dalam mengawasi jalannya pilkada.

Lembaga pemantau pilkada Code4Nation bersama Turun Tangan, Perludem, Change.org, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Public Virtue Institute (PVI), Data Science Indonesia (DSI) membentuk koalisi relawan dalam Kawal Pilkada untuk meningkatkan partisipasi publik di perhelatan Pilkada serentak. Mereka memunculkan aplikasi pengawasan pilkada yang diberi nama Kawalpilkada.id. Aplikasi ini diharapkan bisa merangsang partisipasi publik untuk melakukan pengawasan.

Juru bicara Kawalpilkada.id, Herry Dharmawan mengatakan Pilkada yang tinggal tiga hari ini akan menjadi ujian pertama untuk sukses Pilkada serentak selanjutnya. Sehingga Koalisi Kawal Pilkada bersinergi melakukan usaha minimal untuk memaksimalkan partisipasi publik.

"Saat ini kami sudah memiliki memiliki 711 user aktif dari dalam dan luar negeri yang siap berpartisipasi untuk menyempurnakan profil para kandidat dan melakukan verifikasi data suara provinsi dan kabupaten/kota sampai level TPS pada hari H nanti," ujar Herry yang juga Program Manager Turun Tangan.

Fitur yang disediakan Kawalpilkada.id berupa rekam jejak di media, pelaporan pelanggaran, mengawal suara dari TPS dengan melakukan upload data rekapitulasi TPS dan verifikasi data C1. Herry berharap fitur-fitur itu bisa memaksimalkan peran warga negara baik yang di daerahnya ada PIlkada atau tidak untuk mengawal proses Pilkada sehingga bisa berjalan jujur dan transparan untuk memilih para kepala daerah.

Masa tenang yang krusial

Masa tenang atau jeda 3 hari sebelum hari pemungutan suara dinilai sebagai saat-saat yang paling krusial dalam tahapan penyelenggaraan pilkada. Potensi-potensi kecurangan seperti mobilisasi pemiliha, politik uang atau serangan fajar rentan muncul dalam tahapan ini.

â€œMasa tenang ini sebenarnya merupakan masa tegang karena masih ada yang melakukan kampanye dan melancarkan politik uang,â€ ujar Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Pratama dalam diskusi di Jakarta, Minggu (6/12).

Heroik melanjutkan pernyataannya tersebut berkaca pada maa tenang pada saat pemilgan pileg dan pilpres 2014 lalu. Dalam pileg dan pilpres tidak sedikit kasus yang ditemukan terkait pelanggaran kampanye yang tejadi saat masa tenang.

"Pelanggaaran di masa tenang sifatnya biasanya cenderung berulang," ungkapnya.

Koordinator Nasional jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykuruddin Haifdz mengamini masa tenang yang dimulai sejak Minggu (6/12) hingga Rabu (8/12) berpotensi diramaikan oleh beragam pelanggaran. Praktik pelanggaran tidak terbatas pada kampanye dan politik uang namun juga penyebaran isu negatif menyangkut Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA).

â€œPadahal masa tenang sejatinya adalah kesempatan bagi pemilih mempelajari dan mendalami rekam jejak hingga visi misi pasangan calon kepala daerah di daerahnya masing-masing,â€ tegas Masykuruddin.

Untuk itu Masykuruddin mendesak lembaga penyelenggara sektor pengawasan yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui jajarannya di daerah dapat melakukan penindakan secara intensif dan maksimal untuk meminimalir terjadinya pelanggaran. Dirinya menambahkan perlunya kejelian dari pihak pengawas dalam menelusuri potensi politik uang. Sebab praktik tersebut tidak lagi dilakukan oleh paslon dan tim suksesnya.

â€œMereka tahu betul kalau bergerak, pasti akan ketahuan. Panwas juga sudah siap. Nah gerakan itu merupakan pergerakan terselubung oleh pendukung pasangan calon yang tidak terdaftar sebagai tim kampanye dan bergerak ke wilayah-wilayah yang ada,â€ tutur dia.

Menanggapi hal twrsebut Anggota Bawaslu, Daniel Zuchron mengakui pihaknya telah mengendus pergerakan praktik politik uang di beberapa daerah. Dia tak menampik upaya tersebut akan dilaksanakan dalam masa tenang. Untul itu ia menghimbau agar Panwas di daerah tidak lengah untuk mengawasi pergerakan pasangan calon saat masa tenang.

â€œApakah dia punya pengaruh langsung, ada hubungannya dengan paslon atau tidak, ini sudah wilayah gelap. Nah itu yang sedang kami awasi dari pergerakan lapangan,â€ terang Daniel.

Dirinya melanjutkan praktik politik uang tidak terbatas hanya pada pemberian uang saja. Pasngan calon ataupun tim sukses keral menyamarkan praktik politik uang dengan memberikan sembako jelang hari pemungutan suara.

â€œPraktiknya sembako dan uangnya diselipkan misal di Boyolali, Jawa Tengah.Kalau mau mereka memberikan ini kepada masyarakat, harusnya setelah pilkada saja. Artinya, tidak ada urusannya langsung dengan pilkada. Ini kan ada indikasi iming-iming kepada calon pemilih,â€ tuturnya. (Q-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Admin