Jokowi Bingung Disebut Kriminalisasi Ulama

CALON Presiden nomer urut 01 Joko Widodo mengungkapkan keheranannya atas isu dari kubu lawan politik yang berkembang di masayarakat yang menyatakan bahwa dirinya melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin dirinya melakukan hal tersebut sedangkan dirinya sendiri memilih ulama sebagai pasangannya dalam pilpres 2019 nanti.

"Isu ini akhir akhir ini larinya ke sini, kriminalisasi lama. Bagaimana mungkin?" ujar Jokowi heran kepada relawan pendukungnya, Bravo-5 di Jakarta, Senin (10/12).

Jokowi menjelaskan tuduhan tersebut tidak berdasar dan ada penjelasannya terkait situasi tersebut. Pertama menurut Jokowi cawapres yang dirinya pilih adalah tokoh ulama yang paling atas, Ma'ruf Amin yang juga merupakan ketua MUI.

Selain itu Jokowi mengungkapkan hubungannya dengan kelompok islam khususnya pesantren sangat erat. Sebab menurutnya sehari hari dirinya bertemu dengan para ulama dan bahkan dalam kegiatannya sering kali mengunjungi para ulama maupun pondok pesantren untuk menemui para ulama dan kyai.

Lebih lanjut jika memang ada ulama yang terkena persoalan hukum maka konsekuensinya dirinya memang harus berurusan dengan hukum. Hal tersebut bukanlah sebuah upaya kriminalisasi karena dimata hukum semua orang berlaku sama tanpa memandang status maupun golongan.

"Wong gubernur aja kena masalah hukum dia harus berhadaan dengan hukum kok. Menteri yang bermasalah dengan hukum juga berhadapan dengan hukum," ujar Jokowi disambut dengan sorakan setuju dari para peserta kegiatan.

Menurut Jokowi para gubernur maupun anggota DPR yang terkena masalah hukum harus berhadapan dengan hukum. Sehingga hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kriminalisaasi diperistiwa tersebut.

Menurut Jookowi hal hal sepele dan tidak logis tersebut namun diangkat terus akan berakibat kepada pandangan masyarakat. Khususnya bagi rakyat di bawah yang memang tidak mendapatkan informasi yang lengkap dapat mempercayai hal tersebut sebagai sebuah kebenaran dan hal tersebut berbahaya.

Untuk itu Jokoowi meminta dalam menjelaskan hal tersebut harus secara gamblang dan jelas duduk persoalannya. Bahkan jika perlu ditanyakan siapa yang dimaksud ulama yang dikriminalisasi dan jelaskan bahwa orang tersebut memang memiliki masalah dengan hukum dan bukan dikriminalisasi oleh pemerintah sebagaimana isu yang dihembuskan selama ini. (OL-1)