Program Baru Cegah Terorisme

SEMBILAN negara, yakni Indonesia, Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Singapura, dan Thailand menggelar pertemuan Subregional Meeting on Counter Terrorism untuk membahas upaya bersama dalam memberantas terorisme melalui suatu penguatan kerja sama. Pertemuan yang berlangsung di Jakarta, kemarin, itu dipimpin Menko Polhukam RI Wiranto bersama Mendagri Australia Peter Dutton.

“Pertemuan ini dipimpin oleh Peter Dutton dan saya sendiri serta diikuti oleh tujuh menteri atau setingkat menteri dari tujuh negara. Kami bahas upaya memberantas tindak pidana terorisme melalui suatu penguatan kerja sama,” jelas Wiranto.

Pertemuan itu, jelasnya, mencoba me-rancang program-program baru yang perlu dilakukan sehubungan dengan peningkatan ancaman terorisme yang menggunakan berbagai media dan cara-cara baru, baik teknis maupun taktik. Diakui, cara dan metodologi kekerasan terorisme telah berkembang, bahkan seperti kasus terorisme di Surabaya telah menggunakan keluarga, khususnya kaum perempuan dan anak-anak.

“Selain itu, menggunakan teknologi yang semakin maju dengan perencanaan matang. Untuk itu, tadi telah kita sepakati untuk lawan bersama. Salah satu upaya yang dibahas ialah bagaimana ­pemerintah bekerja sama dengan organisasi sipil untuk menanggulangi terorisme itu,” kata Wiranto.

Selain itu, imbuhnya, membahas upaya penanggulangan terorisme melalui media sosial. Dalam hal itu pemerintah akan bekerja sama dengan pihak swasta yang berkecimpung dalam masalah teknologi komunikasi. Hasil pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti pada Jakarta Working Group yang terdiri dari para pejabat senior sembilan negara yang bertugas untuk merumuskan rencana pelaksanaan dan monitoring kegiatan bersama.

“Kita tidak mau nabrak regulasi masing-masing, makanya ada working group, mana yang bisa kita kerja samakan, mana yang tidak bisa,” kata mantan Pangab itu.

Dalam kesempatan itu, jelas Wiranto, dsebutkan bahwa perusahaan media sosial Twitter sudah menawarkan diri untuk memberikan hal-hal yang bisa dikerjasamakan dengan pemerintah. Misalnya, mengeblok situs-situs yang hanya menga-caukan, apakah hatespeech atau hoaks.

Penegakan hukum

Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton menambahkan, perusahaan media sosial juga memiliki kewajiban yang signifikan untuk membantu organisasi penegak hukum, terurtama ketika pesan atau layanan yang dienskripsi digunakan dalam perencanaan teroris.

“Semua negara demokrasi dan masyarakat harus bisa merangkul media sosial karena sangat penting bagi kita semua. Namun, perusahaan-perusahaan itu memiliki kewajiban spesifik untuk melakukan penegakan hukum. Ini isu yang sangat penting dan serius, jadi kami butuh penanganan yang lebih baik dengan perusahaan media sosial,” tegasnya.

Hadir dalam pertemuan itu Menteri Pertahanan Brunei Pehin Dato Halbi Yussof, Wakil Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Mohd Azis bin Jamman, Penasihat Keamanan Myanmar U Thaung Tun, Menteri Kehakiman Selandia Baru Andrew Little, Wakil Dirjen Dewan Keamanan Nasional Filipina Damian L Carlos, Menteri Dalam Negeri dan Hukum Singapura K Shanmugam, dan Wakil Sekjen Dewan Keamanan Nasional Thailand Danai ­Moosa. (P-2)