Ulama Kedepankan Musyawarah

RENCANA demonstrasi terkait dengan insiden pembakaran ornamen milik organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) saat perayaan Hari Santri Nasional di Garut, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, dinilai tidak relevan.

Pemerintah menyebut Aksi Bela Tauhid di depan Istana Negara pada Jumat (2/11) hanya menghabiskan energi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengemukakan hal itu kepada wartawan seusai memimpin rapat koordinasi terbatas untuk membahas penanganan pembakaran bendera dan permasalahan HTI ditinjau dari aspek hukum di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.

Hadir pula Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Kepala Polri Komjen Ari Dono Sukmanto, serta pejabat Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, Mabes TNI, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Para tokoh agama, pimpinan ormas Islam, dan para ulama, dalam berbagai forum telah meng-ajak untuk menyelesaikannya dengan tetap mengedepankan musyawarah, ukhuwah islamiah, ukhuwah wathaniyah, dan semangat tabayyun, serta menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang adil dan transparan."

Selain itu, sambung dia, aparat kepolisian juga telah melakukan proses hukum dengan menetapkan beberapa tersangka yang diduga terlibat kasus tersebut. Korps Bhayangkara juga berusaha merampungkan berkas penyidikan dan kemudian melimpahkannya ke pengadilan.

"Para pelaku pembakaran pun sudah meminta maaf atas perbuatannya. Induk organisasinya, yaitu GP Ansor, telah meminta maaf atas kegaduhan yang timbul dari peristiwa tersebut dan telah memberikan sanksi kepada pelaku, serta menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum," imbuhnya.

Wiranto mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Masyarakat jangan sampai terpancing dengan pelbagai bentuk provokasi dari HTI. Menurut dia, ormas HTI secara hukum telah dibubarkan melalui Keputusan Menkum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 pada 19 Juli 2017.

Kurang berempati
Aksi massa bela tauhid yang rencananya digelar di depan Istana Kepresidenan pada Jumat (2/11) dinilai kurang memiliki empati atas rentetan musibah yang melanda negeri, seperti bencana alam di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah, serta insiden jatuhnya pesawat Lion Air JT610.

"Kalau kita harus sepeti yang seperti ini, kok kayaknya kurang berempati menurut saya. Apalagi persoalan (pembakaran) itu sudah ditangani polisi," ujar Wakil Kapolri Komjen Ari Dono Sukmanto.

Pimpinan Korps Bhayangkara, sambung dia, sudah menginstruksikan seluruh kapolda dan kapolres agar mengimbau tokoh masyarakat ataupun semua ormas untuk tidak perlu berangkat ke Jakarta guna bergabung dalam aksi tersebut.

Kepolisian pun, diakuinya, tidak berhak melarang masyarakat. Meski demikian, diharapkan penyampaian aksi itu dapat berjalan tertib dan dalam prosesnya tidak melanggar hukum. (P-3)