DPR Minta Pemerintah Serius Tanggapi Keamanan Gedung DPR

KETUA Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Anton Sihombing, meminta pemerintah serius dalam menanggapi kasus peluru nyasar di DPR. Ia mengatakan akan memanggil pihak sekretariat negara (sekneg) untuk membahas hal itu.

Anton mengatakan, dirinya meminta agar Sekneg sebagai pengelola Gelora Bung Karno segera menutup dan memindahkan lapangan tembak Perbakin. Bila tidak, terpaksa harua dilakukan pemasangan kaca antipeluru.

Pemasangan kaca antipeluru akan menimbulkan konsekuensi penambahan anggaran. Pilihan itu harua segera dipilih oleh pemerintah untuk menjaga gedung DPR sebagai objek vital negara.

"Kalau tidak ditutup-tutup ya harus dipasang. Soal anggaaran kan sekarang ini anggaran itu ditentukan, disahkan DPR bersama pemerintah. Tapi kita undang dulu sekneg apakah bisa disetop apa tidak. Maka kita undang rapat," ujar Anton, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/10).

Anton mengatakan, pemasangan anti peluru sebenarnya bukan hal yang istimewa. Hal itu memang sudah seharusnya dilakukan di DPR. Sebagai salah satu pusat aktivitas wakil rakyat dan pejabat-pejabat tinggi negara.

"Objek vital ini sama levelnya dengan istana jadi kalau ada wacana pake anti peluru yah biasa biasa saja. Gedung-gedung departemen itu banyak pake anti peluru. Kok DPR langsung semua sewot. Kami kan pejabat negara juga," ujar Anton.

Ia mengatakan, pemanggilan pada pihak sekreariat negara akan dilakukan dalam waktu dekat. Diperkirakan pada tanggal 24 atau 25 Oktober mendatang.

Senada dengan Anton, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan, pemanggilan pada sekretariat negara, pengelola Gelora Bung Karno, dan PB Perbakin memang harus dilakukan. Rapat untuk membahas keamanan gedung DPR dirasa penting karena setiap hari, banyak pejabat negara dan tamu asing yang datang ke gedung DPR.

"Ini pelajaran agar kita segera mewaspadai sistem keamanan gedung DPR. Karena di sini banyak didatangi pejabat negara. Mulai dari presiden, wakil presiden, lembaga negara, hingga tamu-tamu asing itu rutin datang ke sini," ujar Fahri.

Rapat dianggap sebagai langkah preventif potensi kejadian yang lebih parah di masa yang akan datang.

"Jadi harus ada proses audit pengamanan total pada gedung yang selalu didatangi begitu banyak orang ini," tutup Fahri. (OL-3)