Jangan Bawa Pramuka ke Politik Praktis

KWARTIR Daerah Pramuka Jawa Timur memprotes tayangan vi­deo sejumlah siswa berseragam pramuka meneriakkan jargon politik #2019 Ganti Presiden yang saat ini viral di media sosial.

“Nanti kita minta Kwartir Nasional Pramuka untuk me­nindaklanjuti adanya video tersebut,” kata Ketua Kwarda Pramuka Jatim Saifullah Yusuf yang juga Wakil Gubernur Jatim itu.

Menurutnya, sejak lahir, Gerakan Pramuka tidak boleh terlibat politik praktis. Apalagi video itu sangat vulgar mengeksploitasi anak-anak berpakaian pramuka.

Menggunakan atribut pramuka dan mendukung salah satu calon dalam politik jelas melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Itu juga melanggar AD/ART Gerakan Pramuka.

Dalam video berdurasi semenit tersebut, terdapat beberapa orang di kerumunan puluhan siswa berseragam pramuka kemudian salah seorang mengomandoi dan meneriakkan jargon yang dikenal mendukung salah satu calon presiden tersebut.

Setelah mendapati video itu, Ketua Kwarnas Pramuka yang baru saja terpilih, Budi Waseso, segera mengambil tindakan demi terciptanya Gerakan Pramuka yang sesuai dengan muruahnya.

“Jangan menyeret pramuka ke politik. Pramuka itu jauh dari politik dan harus ada sikap serius dari kwarnas. Video itu harus dicari lokasi dan kebenarannya sebab ini sangat memprihatinkan,” ucapnya.

Gus Ipul--sapaan akrab Saifullah Yusuf-- berharap tak ada lagi anggota Gerakan Pramuka yang terlibat politik praktis dalam bentuk apa pun. Terlebih jika dilakukan pramuka di Jatim. “Kalau sampai terjadi, sanksi­nya akan dilakukan pembekuan terhadap nomor gugus depan,” kata orang nomor dua di Pemprov Jatim tersebut.

Wakil Ketua Kwarda Pramuka Jatim AR Purmadi menambahkan, di Gerakan Pramuka sudah ada aturan yang menjelaskan organisasi kepanduan itu tak diperbolehkan bersentuhan dengan politik praktis. “Ada aturan tertulisnya dan sangat dilarang. Kwarda Jatim akan terus mengawal dan menindaklanjuti kasus ini sampai tuntas.”

Kurang ajar
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy angkat bicara soal video viral anak sekolah teriak ganti presiden. Muhadjir sangat menyayangkan kejadian tersebut dan menilainya sebagai hal yang kurang ajar. “Ya, menurut saya, yang kurang ajar, ya, yang ngajak itu, bukan salah siswanya,” ujarnya.

Muhadjir mengaku tidak bisa menyalahkan anak-anak yang terlibat. Menurutnya, orang yang mengajak anak-anak dalam video tersebut harus ditindak tegas. Ia juga mengimbau agar tidak melibatkan anak-anak dalam kegiatan politik.

 “Kalau saya tidak bisa menyalahkan anak sekolahnya, ya. Pelakunya itu, lo, harus di­tindak juga. Iya, jangan diajak itu (anak-anak dalam kegiatan politik),” imbau Muhadjir.

Video itu juga membuat Bawaslu bersuara. Bawaslu mengatakan melibatkan anak dalam politik merupakan cara yang tidak benar.

“Dalam undang-undang tidak ada aturan keterlibatan anak. Jadi, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengatur soal itu. Tapi bukan berarti dapat mempergunakan anak. Itu kan cara-cara tidak benar,” kata anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar. (BN/Ant/P-1)