Kepala Daerah Harus Tetap Patuhi Aturan

KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) merespons pemanggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kepada sejumlah kepala daerah. Menurutnya, para kepala daerah harus cerdas dalam mendukung petahana.
“Tentu semua kepala daerah yang terlibat dalam dukungan pada kita dan Pak Jokowi harus betul-betul membaca aturan,” kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (14/10).

Dia mengatakan, deklarasi harus dilakukan hati-hati dan sesuai aturan sebab jika tidak, deklarasi malah berbuah sanksi. Cak Imin mengingatkan, salah satu soal fasilitas negara yang harus ditinggalkan saat kampanye.

Menurut dia, adanya fasilitas negara dalam kampanye bisa menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. “Hati-hati dan kita harus menjaga proses pemilu supaya lebih objektif, lebih terjaga kekhawatiran, dan penggunaan-penggunaan fasilitas umum,” tandasnya.

Seperti diketahui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau menetapkan jadwal pemanggilan untuk 11 kepala daerah di Riau. Mereka ikut mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Calon Pre­siden-Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.
Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan menyebut pihaknya akan memanggil Gubernur Riau terpilih Syamsuar dan pasangannya Edy Natar Nasution terlebih dulu.

“Kemudian berturut-turut beberapa orang bupati dan walikota se-Riau,” kata Rusdi.

Di sisi lain, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Ahmad Rofiq mengatakan banyaknya dukungan kepala daerah kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin karena tidak terlepas dari keberhasilan pemerintahan Jokowi.  

“Fenomena membanjirnya dukungan kepala daerah terhadap Pak Jokowi ini murni atas keberhasilan Pak Jokowi dalam kepemimpinannya sehingga mereka tergerak untuk memenangkan pasangan ini,” ujar Ahmad Rofiq di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia meyakini para kepala daerah yang mendukung Jokowi-Amin tidak akan menyalahgunakan jabatan dan atau menggunakan fasilitas negara dalam memberikan dukungannya.  

Sebelumnya, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyata­kan Pilpres 2019 merupakan yang terberat bagi Prabowo Subianto. Salah satu alasannya dia kemukakan karena pilpres kali ini banyak kepala daerah mendukung Jokowi. Pengusaha juga enggan mendukung Prabowo. (Mal/KG/MTVN/Ant/P-3)