Polri, SKK Migas, dan BPH Migas Teken MoU Pengamanan Distribusi Migas

POLRI meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Badan Penyalur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Senin (17/9).

Berlangsung di Ruang Rupatama Mabes Polri, penandatanganan itu dilakukan sebagai pedoman ketiga pihak dalam pengamanan dan penegakan hukum terkait pengawasan, penyediaan, dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) serta pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Tujuan dari MoU itu untuk terwujudnya sinergitas antara Polri, SKK Migas dan BPH Migas sesuai dengan pedoman yang dimaksud.

Sebenarnya, MoU itu adalah kelanjutan dari kerja sama yang telah terjalin sejak 2004.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan penandatanganan itu adalah perpanjangan keempat dengan kepolisian, terutama dengan Polda-Polda.

"Saat ini sudah terlaksana 14 kerja sama khusus dengan kepolisian daerah," ujar Amien di Mabes Polri.

Kerja sama tersebut untuk membantu mengamankan wilayah kerja kontraktor-kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi.

Ketiga pihak sebelumnya telah menandatangai MoU bernomor PJN-0176/SKK00000/2013/S0 dan Nomor B/27/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Penegakan Hukum pada kegiatan usaha Hulu minyak dan Gas Bumi.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan penandatanganan itu adalah perpanjangan MoU yang sebelumnya sudah habis. Kerja sama itu diperpanjang hingga 2030.

Tito mengatakan MoU itu sangat penting karena SKK Migas dan BPH Migas mengemban peran dan tugas yang sangat sentral dalam pengelolaan energi minyak dan gas bumi.

Sektor energi terkait dengan kegiatan yang sangat kompleks dari hulu hingga hilir atau dari ekspolarasi hingga distribusi ke konsumen masyarakat, industri, dan rumah tangga.

"Rantai yang sangat panjang ini memerlukan dukungan kepolisian di bidang keamanan agar semua langkah-langkah yang dilakukan BPH Migas dan SKK Migas mendapat dukungan publik," kata Tito. (OL-2)