Pemerintah Harus Antisipasi Gejolak Ekonomi

KETUA DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi gejolak ekonomi di Turki agar tidak berimbas serius terhadap perekonomian Indonesia.

“Turki mengalami krisis menyusul terpuruknya kurs lira terhadap dolar AS. Saya waswas karena penurunan kurs lira Turki (TRY) sudah berimbas ke rupiah,” kata Bambang Soesatyo yang biasa dipanggil Bamsoet.

Menurut Bamsoet nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika kemarin berada pada pada posisi Rp14.548. Gejolak ekonomi di Turki dan devaluasi TRY telah berefek ke mata uang lainnya termasuk rupiah. Karena itu, Bamsoet meminta Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna meningkatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“Melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya harga komoditas,” kata Bamsoet.

Politikus Partai Golkar ini juga meminta BI menjaga stabilitas keuangan negara, terutama kelancaran pembayaran utang negara dan bunganya yang bertambah akibat devaluasi rupiah. 

 Bamsoet juga meminta Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian (Kemendag dan Kemenperin) dapat mendorong ekspor barang dan jasa untuk meningkatkan nilai tukar rupiah.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kata dia, juga harus menggenjot kinerja dalam menarik investasi dan mempermudah layanan bagi investor.

“Lakukan perbaikan layanan investasi dengan mempermudah penanaman modal sehingga dapat menarik minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia,” ujar Bamsoet.

Dorong pemerintah
Bamsoet juga mendorong pemerintah untuk mengatasi kendala pendistribusian bantuan bagi pengungsi korban bencana gempa bumi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, khususnya warga yang berada di perbukitan.

“Harus ada koordinasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengatasi pendistribusian bantuan bagi para pengungsi di daerah perbukitan di Lombok Utara.”

Menurut Bamsoet, pengungsi yang merupakan korban bencana gempa bumi di Lombok Utara, terutama di Kecamatan Gangga, Kayangan, dan Pemenang, masih terkendala kondisi alam yang berbukit-bukit.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) juga harus ada koordinasi yang cukup masif agar bantuan kepada pengungsi di perbukitan di Lombok Utara dapat diberikan dengan lancar.

“Sebaiknya, perangkat desa setempat diberdayakan guna mengetahui kebutuhan secara rinci dari setiap posko pengungsian, agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran,” katanya.

Politikus Partai Golkar itu juga mendorong Kemensos meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan TNI untuk mendorong distribusi bantuan sampai ke daerah terpencil. Bamsoet juga mengingatkan, agar Kemensos dan BPBD Provinsi NTB memperbanyak adanya dapur umum untuk konsumsi para pengungsi.

Pulau Lombok beberapa kali diguncang gempa berkuatan besar yakni 6,4 SR pada 29 Juli, 7,0 SR pada 5 Juli, dan beberapa kali gempa susulan.

Bansos
Bamsoet juga bicara soal bantuan sosial. Ia pun meminta pemerintah memutakhirkan data masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) secara berkala agar penerima bantuan benar-benar tepat sasaran.

“Perbedaan data penerima bansos harus terus dibenahi agar pemberian bantuan tepat sasaran,” katanya.

Perbedaan data di antara instansi pemerintah membuat pemberian bansos dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), beras untuk warga pra-sejahtera (rastra), maupun bantuan pangan nontunai (BPNT) yang tidak tepat sasaran.

Ia berharap, di antara instansi pemerintah ada koordinasi, terutama antara Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, serta pemerintah daerah tentang penduduk yang berhak menerima bansos.

“Harus ada pemutakhiran data secara berkala penerima program bansos dari program sosial Pemerintah,” katanya.

Bamsoet mengusulkan agar semua instansi pemerintah yang terkait agar melakukan pemutakhiran data bersama-sama sehingga data penerima bansos akurat dan bantuannya tepat sasaran.

Kemendagri, kata dia, hendaknya mendorong pemerintah daerah mengerahkan aparatur di tingkat kelurahan/perdesaan untuk mendata warga secara berkala.

“Pendataan itu untuk memastikan penerima bansos benar-benar sesuai dengan kriteria warga miskin.”

Menurut Bamsoet, melalui pendataan secara berkala akan diketahui mana warga yang dikategorikan miskin sesuai dengan kriteria penerima bantuan sosial dan setiap program bantuan dapat menggunakan satu sistem data yang sama. (Mut/Opn/P-1)