Peneliti LIPI : Isu SARA Muncul Karena Manipulasi Elit Parpol

PENELITI senior LIPI Syarief Hasan mengungkap munculnya isu Suku Agama dan Ras (SARA) pada pemilu bukan karena adanya singgungan antara keyakinan masyarakat. Kemunculan isu SARA merupakan hasil produksi elit parpol yang ingin memanipulasi masyarakat untuk kepentingan politik semata.

"Jadi bukan karena adanya singgungan masyarakat, tapi karena SARA ini dimanipulasi oleh elit parpol untuk kepentingan politik semata," ujar Syarief dalam penjelasan hasil survei di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (7/8).

Dirinya pun menilai demokrasi yang sedang terjadi di Indonesia bersifat ilusi. Dimana praktik berdemokrasi dijalankan, tapi proses keterwakilan serta tujuan akhirnya jauh dari kata baik.

Penyebabnya lagi-lagi berasal dari elit parpol. Sebab para elit saat ini tengah mempraktikan sebuah sistem hanya mengambil hak suara politik masyarakat namun minim realisasi kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

"Elit ini cenderung memproduksi vote namun tidak menghasilakan voice yakni kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat," ungkapnya.

Untuk itu lewat hasil survei ini, pihaknya merekomendasikan agar ada pembenahan, khusunya dalam tingkat parpol. Pembenahan tersebut dilakukan melalui reformasi parpol yang mengarah kepada sistem kepartaian yang sehat serta berkarakter.

"Solusinya adalah pengelolaan dan perilaku politik elit parpol. Karena mereka yang memproduksi isu SARA. Hal itu bisa direalisasikan melalui reformasi parpol," ungkapnya.

Untuk diketahui, Tim Survei Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merilis hasil kajian survei mereka terhadap kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, serta keamanan jelang pemilu serentak 2019. Hasilnya isu SARA diprediksi masih akan jadi penghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas di 2019 nanti.

Sebanyak 23,1% reponden dalam survei ini menganggap, adanya penggunaan politik SARA dapat mengancam konsolidasi demokrasi. Selain itu permasalahan praktik politik uang masih dianggap sebagai masalah yang berpotensi muncul dalam pemilu 2019 mendatang.

Survei dilakukan pada periode April-Juli 2018. Dengan jumlah responden 145 orang yang merupakan ahli dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahann dan keamanan. Survei ini dilakukan di 11 provinsi dengan menggunakan metode purposive sampling.(OL-6)