Indonesia Butuh Pemerintahan Terbuka yang Berkelanjutan

DIREKTUR Eksekutif MediaLink Mujtaba Hamdi mengatakan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) yang dirancang dengan baik akan berisiko mandeg di tengah jalan jika tanpa disertai kerangka kelembagaan yang keberlanjutan.

"Kami sangat mendukung upaya pemerintah untuk memastikan adanya sistem tata kelola yang berkelanjutan dalam proses kolaborasi masyarakat sipil-pemerintah yang menjadi jantung open government ini, ” kata Mujtaba di sela-sela Open Government Partnership Summit (OGP Summit) di Tbilisi, Georgia, Rabu (18/7).

OGP Summit merupakan konferensi tingkat tinggi dua tahunan yang diselenggarakan untuk memajukan agenda tatakelola pemerintahan yang mengedepankan kolaborasi, transparansi, keterbukaan informasi, partisipasi publik dan akuntabilitas publik. OGP Summit ke-5 tahun ini diselenggarakan di Tbilisi, Georgia, dan diikuti perwakilan pemerintah, masyarakat sipil dan parlemen dari 76 negara anggota.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengemukakan tantangan terbesar inisiatif Open Government Indonesia adalah bagaimana menjamin komitmen-komitmen tersebut tetap berjalan di tengah transisi pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah.

“Indonesia harus meletakkan sistem pemerintahan terbuka yang berkelanjutan. Dengan adanya sistem tersebut, agenda-agenda transparansi, anti-korupsi, dan inovasi pelayanan publik dapat terus dikembangkan. Bukan justru mengalami kemunduran ketika terjadi transisi politik,” tegas Agus.

Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo menilai open government sangat penting untuk mendongkrak capaian-capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

"Misalnya, OGP dapat mendongkrak capaian SDGs dalam kemitraan multipihak sehingga kendala-kendala dapat diatasi secara bersama-sama. Yang diperlukan Indonesia adalah kepastian tatakelola open government yang kontinu," tuturmya.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko dan Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon turut hadir dalam pertemuan ini. Unsur masyarakat sipil yang turut hadir adalah MediaLink, Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesian Parliamentary Center (IPC) PWYP Indonesia, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). (OL-7)