Pusat-Daerah Diminta Satu Garis Lurus

PRESIDEN Joko Widodo menginginkan pemerintahan di pusat dan di daerah berada dalam satu garis yang sama. "Kita ingin agar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, ini betul-betul satu garis lurus," kata Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah bupati di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin.

Jokowi menginginkan setiap kebijakan di pemerintah pusat bisa dikerjakan secara sinergis bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah, termasuk pemerintah kabupaten.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sekitar 30 bupati hadir dari berbagai daerah di Indonesia. "Ini undangan khusus kepada bapak dan ibu bupati," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengakui memang ingin mengundang mereka dalam forum-forum yang lebih kecil seperti itu. "Sehingga lebih bebas untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan di daerah karena saya ingin pemerintahan di pusat dan daerah berada dalam satu garis lurus," kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu hadir antara lain bupati dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Gorontalo.

Selain pada kemarin pagi, Presiden Jokowi dijadwalkan bertemu dengan para bupati dari daerah lainnya pada kemarin sore di tempat yang sama.

Memberi contoh

Presiden juga dikatakan meminta peran kepala daerah dalam memelihara keamanan dan situasi kondusif di wilayah masing-masing untuk menyambut Pemilu 2019.

Menurut Bupati Mamuju Utara Agus Ambo Djiwa, yang hadir dalam kesempatan itu, Presiden berharap kepala daerah menjadi contoh bagi masyarakat cara berdemokrasi yang baik.

"Ajari masyarakat berdemokrasi baik sehingga mereka paham apa itu demokrasi, apa tujuan kita berdemokrasi. Jangan ada bahasa-bahasa yang memprovokasi, mengundang rakyat tidak bersimpati pada pejabat, pada siapa saja," ujar Agus menirukan pesan Presiden.

Jika iklim demokrasi kondusif, sambung Agus, Presiden optimistis program kerja dan target pemerintah menyejahterakan masyarakat bisa tercapai. Keamanan dan stabilitas politik pun menjadi terjaga.

Jokowi juga mengingatkan kepala daerah agar berhati-hati dalam mengelola anggaran. Presiden melihat masih banyak kepala daerah terjerat oleh kasus rasywah lantaran korupsi anggaran.

"Presiden menyampaikan hati-hati terutama soal dana dan gratifikasi," ujar Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah seusai pertemuan.

Kepada Presiden, Tatu bercerita tentang dilema yang dihadapinya dalam pengelolaan anggaran. Di Serang, wilayah dengan golongan masyarakat tidak mampu cukup tinggi, warga kerap mengadu langsung kepada bupati untuk meminta bantuan.

"Mau sekolahkan anak enggak ada uang, datang ke bupati. Kita ini gimana menyikapi ini? Kan tidak bisa di-back up di APBD. Ya ini disampaikan, bukan mengeluh, kita cari solusinya seperti apa," ujarnya.

Presiden, sambung Tatu, belum memberikan solusi. Pasalnya Presiden menampung dulu setiap aspirasi para bupati. (Ant/X-6)