Biaya Politik Mahal Picu Korupsi

KORUPSI yang dilakukan kepala daerah kian merajalela. Hal itu tampak dari deretan penangkapan beruntun terhadap sejumlah kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar menilai maraknya korupsi kepala daerah terjadi karena mahalnya biaya politik untuk menduduki jabatan tersebut. Biaya yang diperlukan tidak hanya untuk membiayai tim sukses, tetapi juga mahar bagi partai politik, tim survei, biaya kampanye, hingga biaya 'serangan fajar'.

"Kebutuhan untuk meme-nuhi segala pembiayaan ber-kaitan dengan pemilihan kepala daerah memakan ongkos yang sanga mahal. Akibatnya, setelah menjabat, mereka mati-matian mencari uang untuk mengembalikan biaya tersebut," kata Abdul di Jakarta, kemarin.

Ia pun mengatakan mayoritas kepala daerah berasal dari kalangan pengusaha yang memiliki dukungan biaya besar. Kalau bukan pengusaha, kata Abdul, para calon pasti mencari pengusaha untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang besar. "Hal inilah yang memicu korupsi," ungkapnya.

Sistem politik yang mahal, imbuhnya, harus diperbaiki karena menjadi penyebab utama kepala daerah korupsi. "Mereka menduduki jabatan bukan untuk mengabdi, melainkan hanya status guna mencari keuntungan atau ganti biaya yang sudah dikeluarkan sebelumnya," ujar Abdul.

Lebih lanjut, Abdul meng-ungkapkan proses pengadaan barang dan jasa menjadi celah paling potensial untuk dikorupsi. Adanya hasrat untuk mendapatkan keuntungan kedua belah pihak, yakni kepala daerah dan kontraktor, membuat objek itu menjadi yang paling mudah untuk menimbulkan korupsi.

Selain itu, ia menegaskan proyek barang dan jasa menjadi paling potensial menimbulkan korupsi karena kepala daerah menjadi sumber informasi sekaligus penguasa dalam menentukan pemenang tender. Dengan kekuasaan yang ada, kepala daerah bisa merekayasa agar rekanan kontraktor yang memberinya uang bisa memenangi lelang proyek.

"Karena ada tahu sama tahu peran masing-masing antara kepala daerah dan swasta. Hal ini mengakibatkan sistem e-procurement yang sudah diterapkan tidak bisa efektif mencegah korupsi," ujarnya.

Untuk mencegah korupsi, kata dia, selain menemukan sosok kepala daerah yang memiliki rekam jejak baik, juga perlu dibangun integritas yang maksimal. "Harus dimaksimalkan budi pekerti," tukas Abdul.

Tuntutan berat

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang meminta jaksa memperberat tuntutan terhadap kepala daerah yang korupsi. Khususnya, kepala daerah yang melakukan supervisi dengan KPK. "Saya berkali-kali bilang ke jaksa penuntut KPK agar ini dijadikan pemberat-an," katanya.

Saut menyebut kepala dae-rah yang masih nekat korupsi telah ingkar dengan janji-janjinya sebagai pejabat negara. "KPK hanya dianggap angin lalu. Kerugian negara tidak ada dampaknya," ujar dia.

Kasus teranyar, KPK menangkap dua kepala daerah di Jawa Timur, yakni Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap. (P-2)