Rektor Unri Mengaku Kecolongan

REKTOR Universitas Riau (Unri) Aras Mulyadi mengatakan penangkapan tiga terduga teroris yang merupakan alumni Unri telah mencoreng nama baik kampus. Ia mengaku kecolongan karena pihaknya tidak mengenali gejala atau gerak-gerik yang mencurigakan dari aktivitas terduga teroris tersebut.

"Tentu terus terang ini kecolongan. Sebelumnya tidak ada gejala apa-apa. Ini karena sistem koordinasi yang kurang pas, bukan substansi-nya, dan kita yakini mahasiswa aktif tidak ada yang terlibat," kata Aras di Pekanbaru, kemarin.

Pihaknya selanjutnya akan melakukan sejumlah upaya yang terorganisasi dan memperkuat substansi pemahaman Pancasila dalam kurikulum perkuliahan.

"Kita benahi aturan perundang-undangan kalau ada pedoman pelaksanaan kegiatan mahasiswa maupun kampus yang perlu dievaluasi kode etik, disesuaikan dengan proses, fenomena, atau kejadian," ujarnya.

Sivitas akademika Unri kemarin juga telah menggelar deklarasi menolak paham radikal serta mengecam keras tindakan terorisme pascapenangkapan terduga teroris di kampus tersebut.

Diminta klarifikasi

Sementara itu, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek-Dikti) Mohamad Nasir menyerahkan kasus perakitan bom dan penangkapan terduga teroris di kampus Universitas Riau (Unri) kepada kepolisian dan Densus 88.

"Saya serahkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini kaitan dengan keamanan. Yang terjadi ialah radikalisme dan orang-orang itu melanggar dalam ketentuan UU yang sudah berlaku. Silakan polisi dan Densus," kata Nasir seusai memberikan materi di kampus Institut Pertanian Bogor, Dramaga, kemarin.

Ia mengatakan dirinya juga sudah memanggil dan meminta klarifikasi dari Rektor Unri Aras Mulyadi. Namun, Aras belum memberikan data klarifikasi yang lengkap.

"Saya suruh rektor untuk mengklarifikasi. Tapi belum, karena ada beberapa yang belum lengkap. Saya minta untuk melengkapi data yang saya minta," kata Nasir.

Untuk langkah selanjutnya, kata Nasir, pihaknya akan mengumpulkan rektor-rektor dari seluruh daerah dan perguruan tinggi di Indonesia. "Setelah Lebaran akan kami kumpulkan semua rektor."

Menurut Nasir, agendanya hanya satu yakni membahas bagaimana menanggulangi radikalisme dan intoleransi dalam kampus.

Dalam pertemuan nanti, lanjut Menristek-Dikti, akan dijelaskan bagaimana sistem dan bagaimana cara penanggulangannya dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Mengenai sanksi bagi pihak-pihak terkait, baik kampus maupun rektornya, menurut Nasir, sudah jelas, seperti halnya yang dikeluarkan atau berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Sanksi sudah jelas. Semua sudah ada. Kalau itu ada pelanggaran berat, diberikan sanksi dengan undang-undang. Kalau pelanggaran ringan, juga ada aturannya," kata Nasir tanpa menjelaskan detailnya.

Di sisi lain, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen M Iqbal mengatakan satu orang berinisial Z telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Universitas Riau dan dua orang lainnya berinisial D dan K masih ditetapkan sebagai saksi.

"Diduga kuat dua saksi ini mengetahui Z melakukan aksinya. Akan tetapi, penyidik memerlukan bukti lain untuk menjerat dua saksi ini ketika akan dinaikkan sebagai tersangka," ujar Iqbal, kemarin. (TS/FL/Ant/X-11)