KPU Pantang Bekerja secara Individual

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) melantik 86 orang penyelenggara pemilu provinsi periode 2018-2023 di di Hotel Borobudur, Jakarta, kemarin.

"Saya minta setidaknya ada dua hal yang dipegang erat dalam bekerja, yaitu transparansi dan integritas. Dengan dua cara ini, kita bisa buat pemilu berkualitas dan kepercayaan publik meningkat," ujar Ketua KPU Arief Budiman saat memimpin pelantikan.

Ia juga mengingatkan para penyelenggara pemilu yang baru dilantik itu untuk bisa bekerja sama dengan baik di berbagai bidang, di antaranya dalam mengatur anggaran dan pengambilan keputusan.

Menurut dia, pengambilan keputusan di KPU bersifat kolektif kolegial. Hal itu berarti kebijakan tentang penyelenggaraan pemilu tidak hanya diputuskan oleh ketua, tapi seluruh anggota juga punya andil untuk memutuskan.

"Kalau itu dilakukan secara individual, akan berisiko. Maka saya minta mereka bekerja sama," terang dia.

Arief menambahkan para anggota KPU provinsi yang baru dilantik itu juga sudah memiliki bekal pengetahuan tentang kepemiluan. Bahkan ada beberapa anggota, yang sebelumnya juga telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Sebanyak 86 anggota KPU provinsi itu berasal dari 16 daerah, yakni DKI Jakarta, Banten, Jambi, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Bengkulu.

Ada pula dari Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

Para anggota KPU, yakni Evi Novida Ginting Manik, Viryan, Pramono Ubaid Tanthowi, Ilham Saputra, Wahyu Setiawan, dan Hasyim Asyari, turut hadir dalam pelantikan tersebut.

Sementara itu, Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah Kalimantan Barat, Maskendari menilai nama-nama Komisioner KPU Kalbar yang ditetapkan oleh KPU tidak representatif dan mengabaikan aspek sosiologis di Kalbar.

"Seperti kita tahu, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan lima komisioner KPU Kalimantan Barat. Namun, Pemuda Katolik Komisariat Kalbar menilai nama-nama yang terpilih tidak representatif dan mengabaikan aspek sosiologis di Kalbar," kata Maskendari di Pontianak.

KPU juga dinilai tidak demokratis dalam menetapkan komisioner di Kalbar. Pasalnya, komisioner yang baru ini memiliki risiko politik yang tinggi dan akan berdampak pada stabilitas politik di daerah.

"Padahal, Polri dan Bawaslu menempatkan Kalbar sebagai satu dari tiga provinsi yang rawan stabilitas politiknya," tuturnya.