Daya Kritis Kunci Tangkal Radikalisme

DIREKTUR Wahid Foundation Yenny Wahid menekankan pentingnya peningkatan daya kritis dalam diri pelajar atau mahasiswa untuk menangkal paham radikal. Daya kritis perlu digunakan khususnya dalam memilah informasi secara berimbang dan utuh.

"Mereka harus tahu yang sedang dikaji itu apa, informasi yang sedang digali itu apa. Lalu bandingkan dengan kajian dan informasi lainnya. Jadi enggak setengah-setengah, itu yang bahaya," ujar Yenny dalam diskusi Melawan Teror: Dari Kampus Menyebar Damai di Universitas Negeri Jakarta, kemarin.

Dia menilai era banjir informasi saat ini rentan dijadikan alat dalam penyebaran isu intoleransi yang menjadi pangkal radikalisme. Hoaks dan ujaran kebencian dijadikan penggerak intoleransi dan disebarkan begitu cepat melalui media sosial.

Sifat dan karakter mahasiswa yang cenderung sedang mencari jati diri pun dinilainya rentan untuk terpapar paham menyimpang tersebut. "Saya berharap kampus mampu mengonter paham-paham radikal lewat daya kritis mahasiswa dalam mencerna, baik itu informasi atau ilmu-ilmu yang tengah ia geluti," kata Yenny.

Bersemainya radikalisme di dunia pendidikan dianggap sudah amat mencemaskan. Presiden Joko Widodo, Selasa (22/5), mengatakan pentingnya meningkatkan deradikalisasi, termasuk di semua jenjang pendidikan. Menurut Presiden, memberantas terorisme dengan penegakan hukum dan membongkar jaringan teroris hingga ke akarnya belum cukup.

Pengurus Majelis Ulama Indonesia Abdul Moqsith Ghozali mengungkapkan radikalisme di kampus muncul karena banyaknya mahasiswa yang ingin belajar ilmu keagamaan secara instan. Padahal dalam mempelajari suatu ilmu, khususnya tentang agama perlu ketekun-an serta waktu agar mampu mencernanya dengan utuh.

Dia meminta mahasiswa tidak secara mentah mencerna informasi yang mengarah pada ujaran kebencian di medsos atau forum-forum kajian.

Direktur Regional Multilateral Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Andhika Chrisna mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga dalam upaya menangkal radikalisme. "Kita sudah kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan rektor-rektor. Jadi memang radikalisme di kalangan mahasiswa itu rawan," tukasnya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun telah memiliki kebijakan untuk membentengi siswa, khususnya Organisasi Siswa Intra Sekolah, antara lain dengan kegiatan kawah kepemimpinan pelajar dan kepramukaan. "Kami bekali penguatan pendidikan karakter melalui latihan kepemimpinan karena mereka akan menjadi calon pemimpin. Kami juga tanamkan rasa cinta tanah air dan toleran dalam keberagaman," terang Suharlan, Kasubdit Pembinaan SMA Kemendikbud.

Sidang ditunda

Sidang dewan kehormatan kode etik universitas terhadap guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Prof Dr Suteki yang berlangsung tertutup di kampus Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, kemarin, menemui jalan buntu. Prof Iriyanto yang memimpin sidang memutuskan sidang dilanjutkan hari ini.

"Sampai sidang ditutup belum ada kesimpulan apa pun. Karena itu, kami belum bisa menyampaikan hasilnya," kata juru bicara Undip, Nuswantoro.

Sosok Suteki menjadi viral di medsos lantaran unggahannya diduga anti-NKRI dan/atau berafiliasi pada organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia. Rektor Undip Johan Utama pun bersikap dengan menegaskan akan menjatuhkan sanksi terhadap stafnya yang menentang NKRI dan Pancasila. (Bay/HT/X-8)