Pemerintah Akui APBN masih Positif

DI tengah gejolak perekonomian global dalam satu setengah bulan terakhir, pemerintah menyatakan per 30 April 2018 realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih terbilang positif.

Hal itu dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers seusai rapat dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Fauzi Ichsan, dan 40 insitusi keuangan di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, kemarin.

"APBN kita seperti diketahui pada 2018 ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Positifnya APBN tampak dari defisit yang rendah ketimbang tahun lalu, yakni minus Rp55,1 triliun, sedangkan di periode yang sama tahun lalu (30 April 2017) defisit APBN Rp72,2 triliun. Lalu keseimbangan primer kita surplus Rp24,2 triliun, jauh lebih besar dari surplus tahun lalu sebesar Rp3,7 tri-liun. Jadi, APBN kita secara keseimbangan kuartal pertama sangat baik," kata Sri.

Realisasi penerimaan pajak sampai April, lanjut Sri, juga menunjukkan pertumbuhan yang sehat, yakni mencapai Rp416,9 trilun atau 25,8% lebih tinggi daripada tahun lalu. "Pertumbuhan penerimaan pajak 11,2%, termasuk tax amnesty. Kalau tidak memasukkan tax amnesty, penerimaan pajak kita mendekati 15%. Lalu kontribusi pajak cukup kuat, yaitu PPN tumbuh 14,1% dan PPh nonmigas tumbuh 17,3%."

Dari sisi belanja, seluruh kementerian dan lembaga mengalami peningkatan dan menyumbang faktor positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal I sebesar 5,06%. Tidak hanya itu, realisasi pembiayaan APBN hingga April telah mencapai Rp188,7 triliun atau 57,9% dari pagu pembiayaan 2018.

"Ini lebih rendah daripada pembiayaan pada April 2017 yang mencapai Rp195,4 triliun. Posisi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBN hingga April juga lebih tinggi, yakni Rp133,6 triliun, dari tahun lalu yang hanya Rp123,2 triliun. Posisi kas pemerintah cukup memadai dan pemerintah akan menjaga pelaksanaan APBN sebagai pilar stabilitas perekonomian," ujar Sri Mulyani.

Tetap diwaspadai

Dengan realisasi APBN 2018 hingga April yang positif tersebut, pemerintah berkeyakinan mampu menjaga anggaran secara kredibel, stabil, berkelanjutan, dan sehat.

"Kondisi geopolitik memberikan tam-bahan gejolak yang dapat dilihat dari aliran dana ke luar negeri, atau dalam bentuk kenaikan imbal hasil (yield) US treasury yang berimbas negatif pada surat berharga negara (SBN). Ini temporer, tetapi tetap harus diwaspadai," ungkap Sri Mulyani.

Ekonom BCA David Sumual mengakui minat investor terhadap surat berharga mengalami pelemahan. Pasalnya, mereka memiliki ekspektasi bahwa suku bunga masih akan naik.

Menurut David, posisi surat utang negara (SUN) sekarang ini cukup menarik. "Imbal hasil SUN sudah 7,4%. Investor tinggal menunggu waktu lagi untuk membeli SUN. Bila kondisi eksternal kondusif dan fundamen ekonomi dalam negeri baik, kenaikan imbal hasil SUN sebesar 7,4% sudah terlalu tinggi. Seharusnya maksimum 7%."

Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman menyatakan permintaan yield yang tinggi terhadap SUN akibat pasar yang masih bergejolak. "Kalau pasar sudah stabil, saya yakin permintaan (SUN) kembali ke posisi semula." (Try/X-3)