Pemerintah Tegas terhadap Teroris

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan tindakan yang dilakukan aparat keamanan di Rutan Markas Korps Brigade Mobil, Kelapa Dua, Depok, telah seusai sikap pemerintah seperti yang berulang kali disampaikan Presiden Joko Widodo.

"Bahwa dalam menghadapi terorisme selalu bersikap tegas dan tidak pandang bulu maka, melalui rapat koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, telah diputuskan serbuan untuk melucuti dan melumpuhkan para teroris yang telah diisolasi pada lokasi tertentu," ujar Wiranto di Jakarta, kemarin.

Ia menerangkan, pelaku kerusuhan di Mako Brimob ialah terorisme di tahanan yang seharusnya sadar akan perbuatan mereka. Namun, yang terjadi malah melakukan kekejaman dengan merampas senjata, menyandera, menyiksa, bahkan membunuh petugas dengan cara-cara keji yang melampaui batas kemanusiaan.

Sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku secara universal, tegas Wiranto, aparat keamanan telah memberikan ultimatum kepada mereka agar menyerah atau menghadapi risiko penyerbuan. Ultimatum pun diberikan dengan batas waktu tertentu.

"Pada Kamis (10/5), sebelum fajar mereka menyerah tanpa syarat. Satu per satu keluar menyerahkan diri kepada petugas dengan tanpa senjata sebanyak 145 orang," ungkapnya.

Sementara itu, 10 tahanan lainnya justru enggan menyerah dan malah melakukan perlawanan. Walhasil, dalam serbuan dan kontak senjata yang berlangsung singkat, mereka pun keluar dari lokasi penyanderaaan dan menyerahkan diri. Seluruh tahahan teroris yang dititipkan di Blok C Mako Brimob sebanyak 155 orang.

Ke Nusakambangan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kemenkum dan HAM bergerak cepat menyiapkan tahanan di Nusakambangan untuk menampung 145 tahanan teroris pascakerusuhan di Mako Brimob. "Sebanyak 145 tahanan teroris dipindahkan ke tiga LP di Nusakambangan, yaitu LP Batu, LP Pasir Putih, dan LP Besi. Pelaksanaan pemindahan kerja sama dengan Mako Brimob, Densus 88, BNPT, Polri, TNI, dan Ditjen Pas, serta Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM Jawa Tengah," jelas Dirjen Pas Sri Puguh Budi Utami.

Lebih lanjut, ia mengatakan mereka akan ditempatkan di hunian kamar one man one cell, dengan pengamanan maksimal. Sistem perlakuan, pembinaan, dan pengamanan sesuai dengan prosedur operasional standar yang berlaku.

Sementara itu, Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebut Rutan Mako Brimob tidak layak untuk menampung napi terorisme yang jumlahnya mencapai 155 orang. "Pemerintah atau polisi jangan pernah lagi menempatkan napi teroris dengan jumlah besar di satu tempat. Ini berbahaya karena mereka bisa nekat sementara jumlah sipir terbatas," kata Neta.

Jumlah sipir, kata dia, tidak lebih dari 10 orang untuk sekali sif. Di sisi lain, mereka diharuskan menjaga ratusan napi teroris yang dikumpulkan di satu blok. Ia menyarankan agar rutan itu dikembalikan ke fungsi semula sebagai tempat menahan anggota Brimob nakal. (Dro/Mal/P-2)