Citarum Bersih Jadi Target Emil

PENANGANAN Sungai Citarum merupakan salah satu program prioritas pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) jika kelak terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018-2023. Di eranya nanti, salah satu sungai paling jorok di dunia itu akan dibersihkan.

"Kalau saya petakan, krisis nomor satu di Jawa Barat itu masalah lingkungan. Hampir 60% bencana hidrologis di Indonesia itu ada di Jawa Barat, salah satunya Sungai Citarum dan itu akan jadi prioritas," ujar Ridwan Kamil seusai kunjungan ke Sekretariat DPD Partai NasDem Kabupaten Cianjur, Rabu (9/5) malam.

Sebagai langkah pertama, pria yang disapa Kang Emil itu akan mencontohkan kepemimpinan yang berani dan solutif. Kepemimpinan itulah yang menurutnya kurang maksimal selama periode Gubernur Ahmad Heryawan sehingga penanganan masalah Sungai Citarum harus diambil alih Presiden RI, Joko Widodo.

"Masalah Citarum mah cuma satu, yaitu kepemimpinan yang harus berani, solutif, juga dengan ilmu. Saya kira ini menjadi catatan Pak Aher (Ahmad Heryawan) dalam 10 tahun kepemimpinannya. Kalau sampai harus diambil alih presiden kan menandakan kepemimpinan untuk Citarum ini masih bermasalah," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, menegaskan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus mendorong dan mengingatkan para pengusaha di sepanjang Sungai Citarum agar mengelola air limbahnya dengan baik.

Penanganan Sungai Citarum sendiri melibatkan berbagai elemen yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 15/2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran Kerusakan Daerah Aliran Su-ngai Citarum. Tim kerjanya terdiri dari para menteri sebagai pengarah serta gubernur dan pangdam sebagai tim lapangan dibantu para pejabat teknis lainnya.

Perangi rentenir

Di Jawa Timur, Calon Gubernur (Cagub) Khofifah Indar Parawansa mengajak warga Nahdliyin untuk memerangi rentenir. Bahkan Khofifah menjanjikan kepada masyarakat akan memberikan akses kemudahan untuk mendapatkan KUR (kredit usaha rakyat) sehingga ketergantungan terhadap rentenir bisa terlepas.

"Ukhuwah nahdiyah harus menjadi hal pokok dan pengu-atan kelembagaan struktural dan kultural warga nahdliyin. Pilkada jangan mengoyak kebersamaan warga nahdliyin. Karena dari kebersamaan ini kita bisa menguatkan ekonomi warga, seperti saling mengingatkan agar terhindar dari jeratan rentenir," kata Khofifah saat menghadiri istigasah dan silaturahim ulama di Pondok Pesantren Baujeng Beji, Kabupaten Pasuruan, kemarin.

Khofifah juga menekankan warga nahdliyin ialah yang terbesar di Jatim dan suaranya sangat menentukan dalam pemilihan gubernur nanti. Keberadaan mereka jangan hanya dijadikan komoditas politik belaka, tapi juga harus dijamin untuk bisa berkembang secara ekonomi.

Khofifah mencontohkan, di pasar-pasar tradisional, para pelaku ekonomi atau pedagangnya didominasi warga nahdliyin. Namun, mereka tidak berdaya secara ekonomi karena terjerat rentenir yang beroperasi di pasar-pasar. Ia menyebut pemerintah menyediakan Rp100 triliun untuk KUR di Jatim, tapi yang terserap hanya sekitar Rp18 triliun.

"Saya sudah berkeliling ke pasar-pasar se-Jatim, tapi sangat jarang ada bank di sana, padahal pemerintah telah mengeluarkan program KUR yang akhirnya hanya sedikit saja yang bisa terserap masyarakat. Inilah salah satu yang akan saya lakukan jika dihendaki menjadi Gubernur Jatim, yakni dengan membuatkan saluran agar masyarakat mudah mengakses KUR dan terhindar dari rentenir," tegas Khofifah. (AB/P-4)