Perempuan hanya Jadi Pemancing Suara

PERINGATAN Hari Kartini yang jatuh setiap 21 April menjadi momentum pemberdayaan perempuan Indonesia agar hak-hak mereka, terma-suk hak politik, dapat setara dengan laki-laki.

Komnas Perempuan menilai sampai saat ini sejatinya perempuan belum ditempatkan pada posisi strategis. Dalam pilkada, misalnya, perempuan lebih banyak berada di posisi sebagai calon wakil kepala daerah. Itu pun umum-nya hanya dilakukan untuk menarik suara (vote getter).

"Mereka digunakan banyak yang hanya untuk mengatrol suara atau kepentingan politik partai," ungkap komisioner Komnas Perempuan, Masruchah, di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan seharusnya parpol lebih memikirkan unsur kemampuan dan kapabilitas perempuan, khususnya dalam ranah politik seperti pilkada dan pemilu legislatif. "Di ruang politik, perempuan masih rendah peluangnya untuk berperan dalam pengam-bilan keputusan," ujarnya.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebutkan, pada Pilkada 2018, persentase perempuan yang mengikuti pilkada ialah 8,85%. Perempuan yang mendaftar sebagai calon kepala daerah masih didominasi kader parpol. "Koalisi parpol pengusung perempuan calon kepala daerah dibangun dalam fondasi yang lemah," ujar peneliti Per-ludem, Maharddhika.

Pembentukan koalisi, kata dia, tidak didasarkan pada pertimbangan berbasis ideologi yang solid untuk menjalankan pemerintahan dan menghasilkan kebijakan properempuan. Hal itu menunjukkan ketidakseriusan parpol dalam meng-usung kepentingan perempuan. Platform dan ideologi mengenai kepentingan perempuan tidak tampak dalam pemilihan perempuan sebagai calon kepala daerah.

Hal itu menunjukkan pragmatisme parpol yang tidak memilih kader sebagai calon kepala daerah berdasarkan pertimbangan ideologis, tapi lebih pada pertimbangan po-pularitas dan elektabilitas calon.

Pendorong perubahan

Menteri Kelautan dan Per-ikanan Susi Pudjiastuti menilai perempuan telah banyak berperan dalam mendorong perubahan agar Indonesia lebih baik. Menurutnya, perempuan mempunyai intuisi yang lebih baik daripada laki-laki. Dia mengutip paparan doktor perempuan dalam forum Women Millionaire Asia Pasifik, yang ia hadiri. Doktor itu menyatakan perempuan dapat menghasilkan penjualan yang lebih banyak daripada laki-laki.

Itu menandakan perempuan punya kemampuan bernegosiasi lebih baik daripada laki-laki. "Saya pikir pantas kita (perempuan) klaim kita lebih banyak menyelesaikan persoalan karena kemampuan jualnya juga baik," kata Susi.

Meski begitu, Susi mengatakan baik perempuan maupun laki-laki memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena itu, di era sekarang perempuan dan laki-laki harus bekerja sama melakukan perubahan, bukan lagi bersaing.

Peneliti senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti menegaskan keterwakilan perempuan dalam pembuatan kebijakan sangat penting. Sebabnya, banyak regulasi yang membutuhkan perspektif perempuan.

Sayangnya, kata dia, syarat keterwakilan perempuan yang telah diatur dalam undang-undang yang diimplementasikan parpol hanya syarat untuk lolos verifikasi. "Kenyataan itu sangat memilukan. Karena itu, kaum hawa harus berani terjun ke dunia politik."